Penyaluran KUR di Sumbagsel Capai Rp40,9 Triliun

REL, Palembang - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mencapai angka Rp40,9 triliun hingga bulan Juni 2024, menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel). 

Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 58,56 persen secara year to date (ytd).

Kepala OJK Provinsi Sumsel dan Babel, Arifin Susanto, menjelaskan bahwa realisasi KUR tersebut mencakup berbagai sektor dan mencerminkan peningkatan yang sehat di seluruh wilayah Sumbagsel. 

"Kami memang sangat penting untuk mempercepat akses keuangan baik kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi petani dan sejenisnya," ujar Arifin.

BACA JUGA:Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

BACA JUGA:Ribuan Pelajar Ikuti Lomba PBB dan Drumband

Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Selatan sendiri mencapai Rp11,9 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 57,24 persen. 

Sementara itu, di Kepulauan Bangka Belitung, penyaluran KUR mencapai Rp2,24 triliun, meningkat 56,82 persen. 

Lampung tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, mencapai Rp13,2 triliun, dengan pertumbuhan 58,26 persen. 

Provinsi Jambi dan Bengkulu masing-masing mencatat penyaluran sebesar Rp8,71 triliun dan Rp4,83 triliun, dengan pertumbuhan 61,74 persen dan 57,81 persen.

Dari segi sektor, penyaluran KUR tertinggi di Sumbagsel terjadi di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, yang mencapai Rp23,3 triliun dengan pertumbuhan 61,26 persen. 

Sektor perdagangan besar dan eceran menyusul dengan realisasi Rp11,9 triliun, tumbuh 55,81 persen. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya mencatat realisasi Rp1,88 triliun dengan pertumbuhan 55,87 persen.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatat pertumbuhan tertinggi dalam penyaluran KUR selama periode tersebut, dengan peningkatan sebesar 67,41 persen.

Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, OJK Provinsi Sumsel dan Babel menegaskan pentingnya percepatan akses keuangan untuk mendukung perekonomian lokal, terutama bagi petani dan sektor-sektor lainnya yang sangat membutuhkan dukungan finansial. (*)