Tudingan Ijazah Palsu, Tim Hukum Yulius Maulana Tempuh Jalur Hukum, Lapor ke Polda

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 19 Oct 2024 - 07:02

Kuasa Hukum pasangan nomor 1, Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH,-doc for rel-

Tudingan Ijazah Palsu, Tim Hukum Yulius Maulana Tempuh Jalur Hukum, Lapor ke Polda

REL, Lahat – Semakin menguatnya gerakan politik pasangan calon nomor urut 1, Yulius Maulana, ST, dan Budiarto Marsul, SE, M.Si, tampaknya memicu upaya-upaya untuk menggoyahkan kekuatan mereka.

Jumat (18/10/24), kelompok yang menamakan diri Jaringan Pemantau Pemilu untuk Keadilan Rakyat (JPPKR) melancarkan tudingan serius terhadap Yulius Maulana, dengan membawa dugaan penggunaan ijazah palsu ke permukaan.

Dalam aksi yang digelar di Lahat, JPPKR melaporkan KPU dan Bawaslu Lahat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Koordinator aksi, Dendi Budiman, mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti kuat yang menunjukkan KPU dan Bawaslu Lahat telah melakukan kelalaian administratif dengan meloloskan Yulius Maulana sebagai calon Bupati, meskipun diduga menggunakan ijazah palsu.

Tuduhan tersebut bahkan diperkuat dengan beredarnya video di akun TikTok bernama Pengusaha Muda, yang menyebarkan isu mengenai keabsahan ijazah Yulius.

Namun, tindakan JPPKR ini langsung mendapat respons tegas dari Tim Hukum pasangan Yulius-Budiarto.

Kuasa Hukum pasangan nomor 1, Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi fitnah yang terus-menerus dilontarkan kepada kliennya.

Malam ini juga, pihaknya melaporkan JPPKR ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan.

"Ini tidak bisa didiamkan. Tindakan tudingan dan fitnah yang dilontarkan terhadap klien kami, Yulius Maulana, sudah kelewatan. Kami tidak akan tinggal diam," tegas Mulkan saat dikonfirmasi pada Jumat sore.

Mulkan menambahkan bahwa sebelumnya juga beredar video di TikTok yang menyebarkan berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Yulius Maulana.

tudingan ijazah palsu, tim hukum yulius maulana tempuh jalur hukum, lapor ke polda                            tudingan ijazah palsu, tim hukum yulius maulana tempuh jalur hukum, lapor ke polda
rel, lahat – semakin menguatnya gerakan politik pasangan calon nomor urut 1, yulius maulana, st, dan budiarto marsul, se, m.si, tampaknya memicu upaya-upaya untuk menggoyahkan kekuatan mereka. 
jumat (18/10/24), kelompok yang menamakan diri jaringan pemantau pemilu untuk keadilan rakyat (jppkr) melancarkan tudingan serius terhadap yulius maulana, dengan membawa dugaan penggunaan ijazah palsu ke permukaan.
dalam aksi yang digelar di lahat, jppkr melaporkan kpu dan bawaslu lahat ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri. 
koordinator aksi, dendi budiman, mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti kuat yang menunjukkan kpu dan bawaslu lahat telah melakukan kelalaian administratif dengan meloloskan yulius maulana sebagai calon bupati, meskipun diduga menggunakan ijazah palsu. 
tuduhan tersebut bahkan diperkuat dengan beredarnya video di akun tiktok bernama pengusaha muda, yang menyebarkan isu mengenai keabsahan ijazah yulius.
baca juga:sinergi untuk pilkada 2024 yang aman, damai, dan demokratis
baca juga:irt tertipu puluhan juta setelah ditipu oleh 'sepupu'
namun, tindakan jppkr ini langsung mendapat respons tegas dari tim hukum pasangan yulius-budiarto. 
kuasa hukum pasangan nomor 1, dr. hasanal mulkan, sh, mh, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi fitnah yang terus-menerus dilontarkan kepada kliennya. 
malam ini juga, pihaknya melaporkan jppkr ke kepolisian daerah (polda) sumatera selatan.
"ini tidak bisa didiamkan. tindakan tudingan dan fitnah yang dilontarkan terhadap klien kami, yulius maulana, sudah kelewatan. kami tidak akan tinggal diam," tegas mulkan saat dikonfirmasi pada jumat sore.
mulkan menambahkan bahwa sebelumnya juga beredar video di tiktok yang menyebarkan berita bohong terkait dugaan ijazah palsu yulius maulana. 
baca juga:kejati sita aset yayasan baranghari sembilan di mayor ruslan
baca juga:oknum sopir travel ini dipergoki petugas lapas kayuagung
menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar pasal 434 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp baru, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku fitnah. "pelaku fitnah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori iv," ujar mulkan.
selain itu, mulkan juga menegaskan bahwa karena fitnah tersebut disebarkan melalui media sosial, pihaknya akan menjerat pelaku dengan pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite). 
berdasarkan pasal tersebut, siapa pun yang menyebarkan informasi palsu yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat dipidana penjara hingga 6 tahun atau didenda hingga rp1 miliar.
mulkan menegaskan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak menanggapi tudingan-tudingan semacam ini karena fokus pada kampanye dan pendekatan kepada masyarakat. 
namun, mengingat serangan tersebut terus berulang, tim hukum yulius-budiarto merasa perlu untuk menempuh jalur hukum.
"jangan dikira kami tidak melakukan apa-apa. kami hanya fokus pada kampanye, namun saat ini kami sudah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. upaya hukum harus kami tempuh demi menjaga kehormatan dan keadilan," tutup mulkan, dengan tegas.
baca juga:jalan kaki 10.000 langkah per hari itu mudah, ini 4 tips jitunya!
baca juga:5 pertolongan pertama pada orang jatuh dari ketinggian
kasus ini memperlihatkan betapa ketatnya persaingan politik di pilkada lahat 2024, di mana fitnah dan serangan politik menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi oleh para calon. 
pasangan yulius-budiarto tetap optimis menghadapi cobaan ini dan terus melanjutkan langkah mereka untuk meraih dukungan masyarakat kabupaten lahat.***