Guru Masih Terbebani Soal Admistrasi

REL, Palembang - Kabar gembira datang bagi para guru di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pemerintah berencana menaikkan gaji guru pada tahun 2025, baik yang berstatus PNS, PPPK, hingga guru non-PNS. 

Kenaikan gaji ini menjadi harapan baru bagi para pengajar di Tanah Air, yang selama ini masih berjuang dengan gaji yang terbilang rendah.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pidatonya menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara. 

"Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus pada peningkatan kesejahteraan guru,” ujar Presiden dalam pidatonya. 

Hal ini disambut baik oleh banyak pihak, termasuk Pengamat Pendidikan Sumsel, Dr. Arwan MPdI, yang mengungkapkan bahwa meskipun gaji saat ini belum memadai, kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji guru akan membawa perubahan positif.

Dr. Arwan menambahkan bahwa, meskipun kenaikan gaji menjadi angin segar, para guru diharapkan tetap meningkatkan kinerja mereka dalam mendidik anak bangsa. 

"Guru harus otonom dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tanpa dibebani administrasi yang membebani,” kata Arwan, yang juga menjabat sebagai Kepala Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Raden Fatah Palembang.

Namun, Arwan juga menyoroti bahwa kenaikan gaji guru harus merata, mencakup semua jenis guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta guru-guru di tingkat pendidikan anak usia dini. 

“Gaji guru di beberapa daerah di Sumsel masih sangat rendah, bahkan ada yang hanya mendapat gaji di bawah Rp1 juta per bulan,” bebernya. 

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak hanya dirasakan oleh guru PNS dan PPPK, tetapi juga oleh guru non-ASN.

Namun, meski kebijakan ini sangat ditunggu, Arwan mengingatkan bahwa anggaran pendidikan di daerah harus diperhatikan. 

"Apakah anggaran daerah siap untuk mendukung anggaran pusat? Ini menjadi tantangan besar," tambah Arwan. 

Meskipun begitu, dia memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan negara.

Selain itu, Arwan berharap agar kenaikan gaji ini tidak hanya berfokus pada kesejahteraan finansial, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan.