BPS Sumsel Pilih OKI dan Muara Enim sebagai Locus IHK

REL, Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan menetapkan dua kabupaten baru sebagai lokus indeks harga konsumen (IHK) untuk perhitungan inflasi di provinsi tersebut. Dua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Muara Enim.

Kepala BPS Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, mengatakan bahwa pemilihan dua kabupaten ini bertujuan untuk membuat perhitungan inflasi lebih representatif, karena mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan.

"Sebelumnya, inflasi Sumsel hanya diwakili oleh dua kota IHK, yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau. Sekarang, kita tambahkan dua kabupaten IHK, yaitu OKI dan Muara Enim," ujarnya, Jumat (19/1/2024).

Menurut Wahyu, OKI dipilih sebagai lokus IHK karena mewakili wilayah timur Sumsel yang berbatasan dengan Provinsi Lampung dan dilintasi oleh tol Trans Sumatera. Sementara itu, Muara Enim dipilih karena mewakili wilayah barat Sumsel yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

BACA JUGA:OBH Terakreditasi di Sumsel Teken Perjanjian Bantuan Hukum

BACA JUGA:Korban Banjir di Muratara Dapat Bantuan

"OKI dan Muara Enim memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, kita dapat melihat dinamika harga di berbagai wilayah Sumsel dengan lebih akurat," tuturnya.

Wahyu menjelaskan bahwa ada 229 komoditas yang disurvei di OKI dan Muara Enim, meliputi pengeluaran rumah tangga, seperti makanan dan non-makanan, obat, pakaian, dan transportasi. Komoditas-komoditas tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda dalam perhitungan IHK.

"Di OKI, komoditas yang memiliki bobot paling tinggi adalah beras, bensin, sigaret kretek mesin (SKM), tarif listrik, dan sepeda motor. Sedangkan di Muara Enim, komoditas yang memiliki bobot paling tinggi adalah beras, bensin, SKM, emas perhiasan, dan daging sapi," paparnya.

Penjabat Bupati OKI, Asmar Wijaya, mengapresiasi langkah BPS Sumsel yang memilih OKI sebagai lokus IHK. Ia berharap, hal ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga di OKI.

"Tahun ini, Kabupaten OKI masuk perhitungan survei IHK. Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bersinergi untuk mengendalikan inflasi, agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah," katanya.

Asmar menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memantau harga dan operasi pasar, turun langsung ke lapangan, dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas kebutuhan masyarakat.

"Kita harus menjaga 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dengan begitu, kita dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat," pungkasnya. (*)