Sumsel Segera Optimasi Lahan Pertanian Seluas 98.400 Hektare

REL, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah menggalakkan program optimasi lahan seluas 98.400 hektare guna meningkatkan produktivitas padi di tahun ini. Bambang Pramono, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, menyatakan bahwa program tersebut melibatkan pembuatan tanggul, pembuatan saluran, dan pemberian pompa.

Optimasi lahan akan difokuskan pada lima kabupaten di Sumsel, termasuk Muara Enim, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan OKU Timur. Bambang menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas lahan sawah di Sumsel.

Lebih lanjut, Bambang menyoroti bahwa sekitar 73% lahan di Sumsel, seluas 399.000 hektare, merupakan lahan rawa dengan dua jenis, yakni pasang surut dan lebak. Lahan lebak memiliki potensi terendam banjir saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, pembuatan tanggul dalam program optimasi lahan diharapkan dapat membantu mengelola tata kelola air, mencegah kerusakan akibat banjir dan air pasang.

Dalam konteks perubahan iklim, Bambang berharap bahwa optimasi lahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Sumsel juga akan memberikan bantuan benih bibit baru kepada petani yang terdampak, mendukung mereka dalam menanam saat kondisi kembali kondusif.

BACA JUGA:Ajak Pemilih Pemula Cerdas Memilih

BACA JUGA:Liga Super Eropa Menuju Kick-off

Menyikapi kondisi banjir terkini, Bambang mengungkapkan bahwa identifikasi terhadap lahan pertanian yang terdampak telah dilakukan. Sejumlah kabupaten, termasuk Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, dan Pali, mengalami dampak serius, dengan luasan pertanaman yang tidak bisa panen mencapai 939,2 hektare.

Pemerintah Sumsel sebelumnya mendorong para petani untuk memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Program ini memberikan subsidi signifikan dengan pembayaran 80% ditanggung pemerintah dan 20% ditanggung petani, bertujuan untuk mencegah kerugian besar akibat berbagai potensi gagal panen, termasuk hama penyakit dan dampak iklim ekstrem. (*)