Tinjau Kesiapan Lokasi Strategis Jelang PSU Pilkada Empat Lawang 2025

Kapolsek Muara Pinang, AKP Dwi Sapriadi, S.H., melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi strategis di wilayah Kecamatan Muara Pinang, pada Senin (14/04/2025). Foto : Dokumen Polisi--
REL, Empat Lawang – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2025, Kapolsek Muara Pinang, AKP Dwi Sapriadi, S.H., melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi strategis di wilayah Kecamatan Muara Pinang, pada Senin (14/04/2025).
Kegiatan ini menyasar beberapa titik penting, yakni gudang logistik, lokasi pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta tempat penginapan personel pengamanan (BKO) yang akan bertugas selama tahapan PSU berlangsung.
Pengecekan pertama dilakukan di Kantor Camat Muara Pinang yang difungsikan sebagai gudang logistik dan lokasi pleno PPK. Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas tersebut dinyatakan dalam kondisi aman dan layak digunakan.
BACA JUGA:Patroli Keamanan, Fokus Jaga Kondusifitas Jelang PSU
Namun demikian, Kapolsek memberikan catatan penting kepada pihak penyelenggara untuk meningkatkan keamanan. Ia menyarankan penambahan gembok pengaman serta penerangan di lima titik sekitar lokasi guna mencegah potensi gangguan dan meningkatkan visibilitas.
Pengecekan kemudian dilanjutkan ke lokasi penginapan personel BKO Brimob dan anggota Polres Empat Lawang. Tempat penginapan BKO Brimob telah dinyatakan siap dan telah dilengkapi fasilitas tambahan berupa bak penampungan air untuk menunjang kebutuhan MCK.
Sementara itu, personel BKO PPK dari Polres Empat Lawang akan menempati rumah dinas Camat Muara Pinang, yang juga telah dipastikan dalam kondisi layak huni dan memiliki fasilitas memadai.
BACA JUGA:Debat PSU Empat Lawang, Dua Paslon Adu Gagasan
Kapolsek Muara Pinang menegaskan bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan langkah preventif guna meminimalkan potensi hambatan teknis dan logistik menjelang pelaksanaan PSU. Ia juga menyatakan bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai unsur pengamanan teknis, tetapi juga sebagai penjamin suksesnya pelaksanaan demokrasi yang aman dan tertib.
Seluruh rangkaian kegiatan pengecekan berlangsung dalam situasi kondusif dan penuh koordinasi lintas instansi. (*)