Sumsel Terima Apresiasi Proyek Strategis Nasional

TERIMA: Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menerima apresiasi PSN kategori provinsi yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Kamis (18/7/2024). Foto: dok/ist--

REL, Jakarta – Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, menerima apresiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) kategori provinsi yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. 

Penghargaan ini diterima dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Ballroom The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Kita sudah melakukan beberapa eskalasi percepatan pembangunan yang ada di provinsi Sumsel seperti jalan tol, pelabuhan, stasiun, dan lainnya,” ujar Elen Setiadi seusai menerima penghargaan tersebut.

Geoportal Satu Peta 2.0 merupakan sebuah peta canggih yang memuat berbagai data geospasial di seluruh Indonesia dan dapat diakses oleh publik. Pemerintah resmi meluncurkan peta komprehensif dan detail ini melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, yang bertujuan mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga. 

BACA JUGA:Lahan Kering di Kota Lubuklinggau Terbakar

BACA JUGA:Kejutkan Seantero Dunia, 1 Juta Misteri di Balik Situs Megalith Gunung Padang

Peta canggih ini bisa diakses masyarakat secara umum untuk mencari data wilayah secara terperinci melalui Geoportal KSP 2.0.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta akan mampu membantu Indonesia mencapai target investasi. 

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menilai kebijakan One Map Policy akan menciptakan efisiensi dan menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat.

Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan meningkatkan investasi di berbagai sektor. 

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data dan wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan