REL, Palembang – Konflik panjang terkait kepemilikan aset Asrama Haji Palembang yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan TNI Angkatan Udara (AU) akhirnya menemukan titik terang.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, bersama Panglima Komando Operasi Udara 1 (Pangkoopsud I) Marsda TNI Mohammad Nurdin, turun langsung ke lokasi untuk memastikan penyelesaian masalah yang telah bertahun-tahun mengganjal ini.
Dalam kunjungannya, Elen Setiadi mengungkapkan optimisme bahwa masalah aset tersebut akan tuntas pada tahun 2025.
"Alhamdulillah, masalah aset ini selama ini belum terselesaikan. Dengan kedatangan Panglima hari ini, kita sudah menegaskan kesepakatan, dan insyaallah akan kita selesaikan di tahun 2025. Intinya, ini upaya koordinasi antara instansi supaya menyelesaikan aset sebaik-baiknya," ujar Elen Setiadi kepada media.
Panglima Komando Operasi Udara 1, Marsda TNI Mohammad Nurdin, turut menegaskan pentingnya sinergi antara TNI AU dan Pemprov Sumsel dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Kolaborasi yang solid dinilai sebagai kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset demi kepentingan masyarakat.
Asrama Haji Palembang merupakan salah satu aset strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penginapan bagi jemaah haji, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut.
Penyelesaian konflik aset ini diharapkan mampu membuka peluang baru untuk pemanfaatan yang lebih optimal.
Penyelesaian konflik aset ini menjadi angin segar bagi masyarakat Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Targetkan Medali Emas di Pornas KORPRI 2025
BACA JUGA:Polda Sumsel Kerahkan 1.471 Personel
Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa aset sering menjadi hambatan dalam upaya pemerintah untuk mengelola properti milik negara secara maksimal.
Dengan adanya kunjungan langsung dari dua pimpinan institusi ini, diharapkan proses administrasi hingga teknis dapat berjalan lancar hingga tahun depan. (*)