kita saksikan mobil-mobil besar masuk ke tengah kota, sangat berisiko dan tidak
efisien. Kita butuh pelabuhan baru yang layak,” tegas Herman Deru.
Isu kedua yang disoroti Gubernur adalah minimnya bagi hasil pendapatan daerah,
khususnya dari sektor pajak.
BACA JUGA:Fokus Tekan Risiko Stunting di Desa
Ia mengkritisi banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Sumsel namun
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Jakarta, sehingga pendapatan pajak
tidak masuk ke kas daerah.
“Kita ini punya kebun, kita yang kena pencemaran lingkungan, tapi pajaknya justru
dinikmati Jakarta. Ini jadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Herman Deru, berharap
BPKP dapat ikut mengawal isu penting ini agar keadilan fiskal dapat terwujud.
Gubernur juga menaruh perhatian pada persoalan pengelolaan keuangan desa yang
dinilai masih lemah. Minimnya pemahaman mengenai aturan dan tata kelola
anggaran membuat sebagian kepala desa terjerumus pada praktik yang menyalahi
hukum.
BACA JUGA:Fokus Tekan Risiko Stunting di Desa