Rel, BACAKORAN.CO – Sebuah kabar mengejutkan datang dari program Sekolah Rakyat. Sebanyak 160 guru dilaporkan mengundurkan diri dari tugas mengajar mereka.
Langkah ini menuai keprihatinan luas dan memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola sistem pendidikan alternatif yang digagas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa alasan utama pengunduran diri massal para guru adalah lokasi penempatan yang terlalu jauh dan sulit dijangkau dari tempat tinggal mereka.
“Sebagian besar guru mengundurkan diri karena lokasi mengajar yang tidak sesuai. Namun pemerintah sudah menyiapkan guru cadangan dari peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG),” ujar Gus Ipul di Jakarta, Senin (28/07/2025).
Guru Cadangan Disiapkan, Tapi Evaluasi Penempatan Jadi Sorotan
BACA JUGA:Ini Program Beasiswa Kader Muhammadiyah 2025 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Syaratnya
BACA JUGA:Ini Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit Dibuka
Untuk menutupi kekosongan akibat pengunduran diri tersebut, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 50 ribu calon guru profesional dari program PPG yang siap diterjunkan ke lapangan. Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa evaluasi besar-besaran terhadap sistem penempatan guru sedang dilakukan agar lebih realistis dan manusiawi.
“Kami sedang merancang sistem penempatan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan lokal,” katanya.
Kritik Pedas dari Pengamat: Sistem Terlalu Sentralistik
Langkah pemerintah ini tak luput dari kritik. Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan dan pendiri Nalar Institute, menilai bahwa sistem penempatan guru terlalu sentralistik dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis para pendidik.
“Penempatan guru tanpa memperhatikan domisili mereka menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Minggu (27/07/2025).
Senada dengan itu, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, juga menyuarakan keprihatinan. Ia menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan guru dalam proses penempatan, agar kebijakan tidak terasa memaksa dan justru menambah beban guru.
“Kebijakan top-down tanpa adaptasi lokal hanya akan menambah kegagalan sistem,” tegas Ubaid.
Risiko Gagal Total Jika Tak Dibenahi