Pemerintah Dituntut Batalkan Rencana Pembatasan BBM Subsidi, DPR RI Beri Apresiasi atas Penundaan

REL,BACAKORAN.CO – Keputusan pemerintah untuk menunda rencana perbankan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, bahkan meminta agar wacana kebijakan tersebut dibatalkan sepenuhnya. Mulyanto merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut lebih tepat dilaksanakan pada awal tahun 2025.

BACA JUGA:Turun lagi,Segini harga BBM Kamis 3 Oktober 2024

BACA JUGA:Pertamina Terapkan Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi: Daftar Kendaraan yang Dilarang Mengisi Pertalite dan Sola

Mulyanto mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penerapan kebijakan ini dapat memperparah kondisi ekonomi nasional yang sudah ditekankan. Ia menegaskan, “Seharusnya pemerintah membatalkan rencana penerbitan BBM bersubsidi. Jika kebijakan ini diterapkan, hal ini akan berdampak pada kelas menengah, dan dampaknya akan meluas terhadap aktivitas ekonomi.”

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti data terbaru yang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah, yang tercermin dari menurunnya pekerja formal dan meningkatnya pekerja informal. Perbandingan data antara periode 2014-2019 dan 2019-2024 menunjukkan grafik yang terbalik, di mana angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap oleh sektor formal pada periode sebelumnya, sedangkan saat ini lebih banyak berada di sektor informal.

BACA JUGA:Penundaan QR Code BBM: Solusi Tepat atau Beban Baru Bagi Masyarakat?

BACA JUGA:Pemerintah Segera Batasi Penggunaan BBM Subsidi untuk Kendaraan Tertentu

Mulyanto juga mencatat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor industri tekstil, yang semakin memperparah kondisi tersebut. “Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan mengambil BBM bersubsidi, karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah,” tegasnya.

Ia menyarankan agar kebijakan penting ini diputuskan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober 2024. “Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang, sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” tutup Mulyanto.

BACA JUGA:Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi dari Subsidi BBM

BACA JUGA:Presiden Jokowi Batalkan Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi: Apa yang Terjadi?

Keputusan jangka panjang mengenai subsidi BBM ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang terdampak.(*)