Enam Tersangka dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejari Lahat

Reporter: Mael |

Editor: Mael |

Minggu , 13 Oct 2024 - 21:00

Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara: Enam Tersangka dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejari Lahat. Foto : ist --

Menurut Kejati Sumsel, tindakan pembebasan lahan ini melibatkan sejumlah pihak yang berusaha mengaburkan batas-batas wilayah pertambangan yang sah.

Dengan adanya keterlibatan pejabat Distamben Lahat, aktivitas tambang ilegal ini dapat berlangsung tanpa hambatan selama bertahun-tahun.

“Ini merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun pejabat pemerintah. Para tersangka berusaha memanipulasi perizinan tambang demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku,” tambah Umaryadi.

Akibat tindakan korupsi dan tambang ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp488,9 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari pendapatan negara yang hilang akibat pengoperasian tambang di luar izin yang sah serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang tersebut.

Tambang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.

Kegiatan tambang tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, serta degradasi ekosistem di sekitar lokasi tambang.

Kerusakan ini tentu saja akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkannya.

Setelah proses pelimpahan tahap II ini, langkah berikutnya adalah menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

Pengadilan ini akan menentukan nasib keenam tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Kejati Sumsel.

Persidangan diperkirakan akan menjadi ajang untuk mengungkap lebih banyak fakta mengenai jaringan korupsi yang melibatkan para tersangka.

Kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi sektor pertambangan di Indonesia, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Kejaksaan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih tegas dalam menindak para pelanggar hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang serius. (*)

enam tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejari lahat                            rel, palembang -  dugaan korupsi tambang batu bara, enam tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejari lahat.
kasus dugaan korupsi yang melibatkan enam tersangka terkait izin usaha pengelolaan (iup) tambang batu bara pt andalas bara sejahtera (pt abs) telah mencapai babak baru. 
pada jumat, 11 oktober 2024, kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan secara resmi melimpahkan enam tersangka beserta barang bukti senilai rp488,9 miliar kepada penuntut umum di kejaksaan negeri (kejari) lahat.  
kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara tambang terbesar di sumatera selatan, mengingat skala kerugian yang diakibatkan serta keterlibatan beberapa pihak dari kalangan swasta hingga pejabat pemerintahan. 
baca juga:tim cabor catur npci sumsel raih juara umum
baca juga:patroli dan sambang anggota polsek paiker
pelimpahan tahap ii yang dilakukan oleh kejati sumsel kepada kejari lahat menandai proses hukum yang kian mendekati persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan negeri (pn) palembang. 
asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi sh mh, dalam rilis resminya menyebutkan bahwa seluruh berkas perkara telah diserahkan, dan kini tinggal menunggu proses penuntutan dari kejari lahat untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor. 
“setelah tahap ii ini, kami tinggal menunggu pelimpahan berkas dakwaan oleh penuntut umum kejari lahat. proses ini penting agar perkara ini segera dapat diproses di pengadilan tipikor pn palembang,” kata umaryadi saat ditemui oleh awak media.
sebagai bagian dari proses penyidikan, sebanyak 54 orang saksi telah diperiksa oleh kejati sumsel untuk memperkuat dakwaan terhadap keenam tersangka.  
kasi penyidikan kejati sumsel, khaidirman sh mh, menambahkan bahwa seluruh bukti yang diperoleh akan menjadi dasar kuat dalam pengajuan dakwaan di pengadilan nanti.
kasus ini melibatkan tiga petinggi pt andalas bara sejahtera, yakni endre saifoel, gusnadi, dan budiman, serta tiga mantan pejabat dinas pertambangan dan energi (distamben) kabupaten lahat, yaitu misri, saifullah aprianto, dan lepy desmianti. 
para tersangka diduga telah bekerja sama untuk melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi (iup op) yang dimiliki oleh pt abs. 
lebih parahnya lagi, mereka masuk ke dalam wilayah iup op milik pt bukit asam tbk, yang notabene merupakan perusahaan milik negara (bumn). 
dalam keterangannya, umaryadi menjelaskan bahwa peran para tersangka bukan hanya sekadar menjalankan kegiatan tambang ilegal, tetapi juga terlibat dalam pembebasan lahan warga sekitar secara ilegal. 
proses pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh gusnadi, yang bertindak atas nama pt bara centra sejahtera, salah satu perusahaan afiliasi pt abs, serta oleh endre saifoel secara pribadi. 
perbuatan ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
“para tersangka ini sengaja melanggar batas wilayah izin tambang mereka, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar pada negara. mereka bekerja sama untuk menjalankan operasi tambang di area milik pt bukit asam tanpa izin yang sah,” ujar umaryadi. 
kasus ini tidak hanya melibatkan pihak swasta, namun juga tiga oknum aparatur sipil negara (asn) yang bertugas di dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat. 
misri, yang menjabat sebagai kepala distamben lahat pada periode 2010-2015, bersama dengan saifullah aprianto dan lepy desmianti, diduga terlibat dalam tindak pidana ini dengan melakukan pembiaran atas kegiatan tambang ilegal tersebut. 
ketiganya bertanggung jawab atas pengawasan tambang di wilayah lahat, namun gagal menjalankan tugas mereka, bahkan diduga secara sengaja membiarkan pelanggaran ini terjadi. 
"ketiga oknum asn tersebut tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dalam pengawasan pertambangan. mereka membiarkan pelanggaran ini berlangsung dalam periode tahun 2011-2013, di mana seharusnya mereka berperan aktif sebagai pengawas," jelas umaryadi. 
setelah penyerahan tersangka kepada kejari lahat, lima dari enam tersangka laki-laki, yaitu endre saifoel, gusnadi, budiman, misri, dan saifullah aprianto, ditahan di rumah tahanan (rutan) pakjo palembang. 
sementara itu, satu tersangka perempuan, lepy desmianti, ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) perempuan di jalan merdeka, palembang.
pada saat proses pelimpahan tahap ii berlangsung, keenam tersangka terlihat mengenakan rompi khusus tahanan dengan tangan terborgol.  
meski mendapat sorotan tajam dari media, mereka memilih bungkam dan menutupi wajah dari kamera. 
tersangka tidak memberikan tanggapan apapun ketika ditanya apakah akan mengungkapkan fakta lebih lanjut dalam persidangan. 
modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka cukup terencana. pt abs, melalui gusnadi dan endre saifoel, secara sengaja melakukan pembebasan lahan tanpa izin yang sah di wilayah yang sebenarnya merupakan bagian dari iup op pt bukit asam. 
tindakan ini dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, melibatkan pengalihan kepemilikan lahan warga sekitar dengan dalih pengembangan tambang.
menurut kejati sumsel, tindakan pembebasan lahan ini melibatkan sejumlah pihak yang berusaha mengaburkan batas-batas wilayah pertambangan yang sah.  
dengan adanya keterlibatan pejabat distamben lahat, aktivitas tambang ilegal ini dapat berlangsung tanpa hambatan selama bertahun-tahun.
“ini merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun pejabat pemerintah. para tersangka berusaha memanipulasi perizinan tambang demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku,” tambah umaryadi. 
akibat tindakan korupsi dan tambang ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga rp488,9 miliar.  
kerugian tersebut berasal dari pendapatan negara yang hilang akibat pengoperasian tambang di luar izin yang sah serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang tersebut.
tambang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. 
kegiatan tambang tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, serta degradasi ekosistem di sekitar lokasi tambang. 
kerusakan ini tentu saja akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkannya. 
setelah proses pelimpahan tahap ii ini, langkah berikutnya adalah menunggu persidangan di pengadilan tipikor palembang.
pengadilan ini akan menentukan nasib keenam tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh kejati sumsel.
persidangan diperkirakan akan menjadi ajang untuk mengungkap lebih banyak fakta mengenai jaringan korupsi yang melibatkan para tersangka. 
kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi sektor pertambangan di indonesia, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. 
kejaksaan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih tegas dalam menindak para pelanggar hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang serius. (*)