Mendes Yandri Disorot: Kop Surat Kementerian untuk Acara Pribadi, Mayor Teddy Kirim Peringatan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 24 Oct 2024 - 18:00

Mendes Yandri Disorot: Kop Surat Kementerian untuk Acara Pribadi, Mayor Teddy Kirim Peringatan-ist/net-

Mendes Yandri Disorot: Kop Surat Kementerian untuk Acara Pribadi, Mayor Teddy Kirim Peringatan

REL, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDT), Yandri Susanto, kini berada di bawah sorotan publik usai acara pribadi yang menggunakan kop surat resmi kementerian viral di media sosial.

Kejadian ini mengundang respons dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy yang mengirim pesan peringatan melalui grup WhatsApp para menteri.

Kontroversi ini bermula dari acara haul kedua almarhumah ibu Yandri, Hj. Biasmawati, yang digelar sehari setelah pelantikannya sebagai menteri.

Acara tersebut juga memperingati Hari Santri dan Tasyakuran. Namun, perhatian publik tertuju pada penggunaan kop surat kementerian, meskipun Yandri menegaskan tidak ada dana kementerian yang dipakai.

Teguran dari Mayor Teddy

Mayor Teddy, dalam pesannya di grup WhatsApp Menteri Kabinet Merah Putih, memperingatkan para menteri agar berhati-hati dalam menggunakan fasilitas dan atribut resmi kementerian.

Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Kita harus menjaga kepercayaan publik yang besar ini," tegasnya, seperti diungkapkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Meskipun pesan tersebut tidak bersifat sebagai teguran langsung, Teddy mengingatkan semua menteri untuk tidak menggunakan aset kementerian untuk kepentingan pribadi.

Mahfud MD dan Etika Birokrasi

Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut berkomentar mengenai kasus ini. Menurut Mahfud, tindakan Yandri melanggar etika birokrasi, terutama terkait penggunaan kop surat kementerian untuk acara yang bersifat pribadi.

Pernyataan Mahfud memicu diskusi luas di kalangan masyarakat, membuat nama Yandri semakin viral.

mendes yandri disorot: kop surat kementerian untuk acara pribadi, mayor teddy kirim peringatan                            mendes yandri disorot: kop surat kementerian untuk acara pribadi, mayor teddy kirim peringatan
rel, jakarta – menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (mendes-pdt), yandri susanto, kini berada di bawah sorotan publik usai acara pribadi yang menggunakan kop surat resmi kementerian viral di media sosial. 
kejadian ini mengundang respons dari sekretaris kabinet (seskab) mayor teddy yang mengirim pesan peringatan melalui grup whatsapp para menteri.
kontroversi ini bermula dari acara haul kedua almarhumah ibu yandri, hj. biasmawati, yang digelar sehari setelah pelantikannya sebagai menteri. 
acara tersebut juga memperingati hari santri dan tasyakuran. namun, perhatian publik tertuju pada penggunaan kop surat kementerian, meskipun yandri menegaskan tidak ada dana kementerian yang dipakai.
baca juga:brimo: solusi mudah untuk transaksi dan pembayaran digital
baca juga:kimmich akui bayern muenchen pantas kalah 1-4 dari barcelona di liga champions
teguran dari mayor teddy
mayor teddy, dalam pesannya di grup whatsapp menteri kabinet merah putih, memperingatkan para menteri agar berhati-hati dalam menggunakan fasilitas dan atribut resmi kementerian.
ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. "kita harus menjaga kepercayaan publik yang besar ini," tegasnya, seperti diungkapkan menteri koperasi budi arie setiadi. 
meskipun pesan tersebut tidak bersifat sebagai teguran langsung, teddy mengingatkan semua menteri untuk tidak menggunakan aset kementerian untuk kepentingan pribadi.
mahfud md dan etika birokrasi
eks menko polhukam mahfud md turut berkomentar mengenai kasus ini. menurut mahfud, tindakan yandri melanggar etika birokrasi, terutama terkait penggunaan kop surat kementerian untuk acara yang bersifat pribadi. 
pernyataan mahfud memicu diskusi luas di kalangan masyarakat, membuat nama yandri semakin viral.
yandri membantah penggunaan dana kementerian
dalam konferensi pers di istana kepresidenan, yandri susanto menjelaskan bahwa acara haul ibunya telah diadakan selama 15 tahun terakhir dan dihadiri banyak orang, termasuk tokoh agama, pejabat, dan akademisi. 
ia membantah menggunakan dana kementerian untuk acara tersebut. "demi allah, tidak ada satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan," tegas yandri.
yandri juga mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian adalah kesalahan administrasi. "saya baru dua hari dilantik sebagai menteri, dan mungkin kurang kontrol karena banyak persiapan," ungkapnya. ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
baca juga:pempek cek ida26: mitra setia bank bri selama 10 tahun dalam pemberdayaan umkm
baca juga:seorang ibu dan anak ditemukan t*was tergantung di karawang 
arahan dari ketua umum pan, zulkifli hasan
menanggapi kontroversi ini, ketua umum partai amanat nasional (pan), zulkifli hasan, menyarankan yandri untuk meminta maaf secara terbuka. "sudah minta maaf, dan kami berharap ini tidak terulang lagi," ujar zulkifli, atau yang akrab disapa zulhas, di istana kepresidenan.
zulhas juga bersyukur bahwa insiden ini terjadi di awal masa jabatan, sehingga diharapkan menjadi pelajaran penting bagi para menteri.
kesalahan administrasi atau pelanggaran etika?
kasus ini menyoroti pentingnya etika birokrasi dalam jabatan publik, terutama bagi pejabat tinggi yang baru dilantik. penggunaan atribut resmi negara untuk kepentingan pribadi bisa merusak citra dan kepercayaan publik. 
mayor teddy, melalui pesan whatsapp, mengingatkan para menteri kabinet merah putih untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak mencampuradukkan urusan pribadi dengan jabatan negara.
meski yandri sudah meminta maaf dan menjelaskan latar belakang acara tersebut, kasus ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan media. 
baca juga:bri mobile: fitur dan kelebihan aplikasi perbankan digital terdepan
baca juga:gibran sibuk blusukan di jakarta setelah dilantik jadi wapres, fokus kawasan aglomerasi
bagaimana langkah yandri dan para menteri ke depannya dalam menjaga etika jabatan tentu akan terus dipantau oleh publik.***