Komisi X DPR Kaji Usulan Ujian Nasional Kembali Digelar, Motivasi Anak atau Beban Tambahan?

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 31 Oct 2024 - 07:18

Komisi X DPR Kaji Usulan Ujian Nasional Kembali Digelar, Motivasi Anak atau Beban Tambahan?-iat/net-

Hetifah juga mengingatkan tentang praktik kecurangan yang kerap muncul pada masa UN dulu. "Banyak kecurangan seperti pembocoran soal. Ini perlu menjadi kajian.

Kalau UN diterapkan lagi, fungsinya apa? Apakah untuk kelulusan atau sekadar pemetaan data? Ini penting agar UN tidak menjadi beban," paparnya.

Perbaikan Pelaksanaan UN

Hetifah juga menyoroti celah kelemahan dalam pelaksanaan UN di masa lalu yang perlu diperbaiki jika ujian ini kembali diterapkan.

"Dulu kita menghapus UN juga berdasarkan berbagai masukan terkait kelemahannya. Jadi, jangan sampai kita mundur dengan mengembalikan UN tanpa perbaikan. Celah-celah kelemahan itu harus diperbaiki," tegas Hetifah.

Menurutnya, UN tidak boleh disalahgunakan sehingga malah merugikan siswa, guru, atau sekolah. Dengan perbaikan sistem, diharapkan UN dapat berfungsi sebagai evaluasi yang lebih objektif dan bermanfaat.

Kajian Mendalam atas Program Merdeka Belajar

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengisyaratkan rencana untuk meninjau ulang beberapa kebijakan yang telah diterapkan dalam program Merdeka Belajar, termasuk kebijakan UN, zonasi, dan Kurikulum Merdeka.

Hal ini disampaikan oleh Mu'ti saat acara serah terima jabatan pada Senin (21/10) lalu.

"Jadi, soal ujian nasional, soal zonasi, dan Kurikulum Merdeka semuanya akan kita lihat dengan seksama. Kami akan berhati-hati dalam mengambil langkah," ujar Mu'ti.

Rencana ini mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi pendidikan nasional.

Dengan langkah ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik tanpa memberikan beban berlebih.

Harapan dan Tantangan Pengembalian Ujian Nasional

komisi x dpr kaji usulan ujian nasional kembali digelar, motivasi anak atau beban tambahan?                            komisi x dpr kaji usulan ujian nasional kembali digelar, motivasi anak atau beban tambahan?
rel, jakarta - isu pengembalian ujian nasional (un) di indonesia kembali mencuat setelah komisi x dpr ri mempertimbangkan usulan tersebut. 
ketua komisi x dpr, hetifah sjaifudian, menanggapi kabar tersebut dengan pandangan bahwa kembalinya un di era kepemimpinan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka harus melalui kajian mendalam. 
terutama, lanjut hetifah, faktor psikologis anak perlu menjadi pertimbangan utama.
"sebenarnya anak-anak juga perlu diberi semangat agar lebih optimis dan termotivasi belajar. ada kesan kalau tidak ada ujian, mereka jadi kurang semangat. ini perlu dicek kembali, mungkin ini yang menarik," ujar hetifah di gedung dpr/mpr, jakarta pusat, pada selasa (29/10/2024).
mengkaji peran semua pihak dalam pendidikan
hetifah menekankan pentingnya peran seluruh pihak, termasuk orang tua, dalam mendukung proses belajar anak. 
menurutnya, peran orang tua sangat penting agar pembelajaran tidak hanya mengandalkan dorongan dari sekolah semata.
baca juga:suhu panas melanda ri, ini daftar 10 daerah dengan suhu tertinggi, sumsel termasuk di antaranya
baca juga:waspada stroke ringan, kenali gejala hingga pengobatannya
"yang jelas, kesejahteraan psikologis anak harus tetap diperhatikan. jangan sampai orang tua yang justru terlalu semangat dengan adanya un, sementara anaknya jadi tertekan. ini kan tanggung jawab kita bersama," lanjut hetifah.
fungsi dan manfaat ujian nasional
hetifah menjelaskan bahwa jika un kembali diterapkan, harus dipastikan terlebih dahulu tujuan dan fungsinya. 
apakah akan menjadi tolok ukur kelulusan atau hanya sebagai alat pemetaan kondisi pendidikan nasional? hal ini, menurutnya, penting untuk menghindari tekanan berlebihan pada siswa dan orang tua.
hetifah juga mengingatkan tentang praktik kecurangan yang kerap muncul pada masa un dulu. "banyak kecurangan seperti pembocoran soal. ini perlu menjadi kajian. 
kalau un diterapkan lagi, fungsinya apa? apakah untuk kelulusan atau sekadar pemetaan data? ini penting agar un tidak menjadi beban," paparnya.
perbaikan pelaksanaan un
hetifah juga menyoroti celah kelemahan dalam pelaksanaan un di masa lalu yang perlu diperbaiki jika ujian ini kembali diterapkan. 
"dulu kita menghapus un juga berdasarkan berbagai masukan terkait kelemahannya. jadi, jangan sampai kita mundur dengan mengembalikan un tanpa perbaikan. celah-celah kelemahan itu harus diperbaiki," tegas hetifah.
menurutnya, un tidak boleh disalahgunakan sehingga malah merugikan siswa, guru, atau sekolah. dengan perbaikan sistem, diharapkan un dapat berfungsi sebagai evaluasi yang lebih objektif dan bermanfaat.
baca juga:perubahan kurikulum dan evaluasi, mendikdasmen abdul mu'ti tekankan kebijakan pendidikan tidak buru-buru
baca juga:akan dihapus? mendikdasmen abdul mu'ti angkat bicara soal kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb di era prab
kajian mendalam atas program merdeka belajar
di sisi lain, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti mengisyaratkan rencana untuk meninjau ulang beberapa kebijakan yang telah diterapkan dalam program merdeka belajar, termasuk kebijakan un, zonasi, dan kurikulum merdeka. 
hal ini disampaikan oleh mu'ti saat acara serah terima jabatan pada senin (21/10) lalu.
"jadi, soal ujian nasional, soal zonasi, dan kurikulum merdeka semuanya akan kita lihat dengan seksama. kami akan berhati-hati dalam mengambil langkah," ujar mu'ti.
rencana ini mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi pendidikan nasional. 
dengan langkah ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik tanpa memberikan beban berlebih.
harapan dan tantangan pengembalian ujian nasional
rencana kembalinya un sebagai salah satu komponen pendidikan nasional menimbulkan harapan sekaligus tantangan baru. 
di satu sisi, un dianggap mampu memotivasi siswa agar lebih serius dalam belajar. namun, di sisi lain, kekhawatiran akan tekanan berlebih dan dampak psikologis pada siswa juga menjadi isu penting yang harus dicermati.
baca juga:gaji guru naik 2025, abdul mu'ti pastikan anggaran sudah disiapkan dalam apbn
baca juga:bantuan pendidikan pip 2024 cair untuk siswa sd hingga sma, begini cara cek penerima!
langkah-langkah yang diambil komisi x dpr ri dalam mengkaji usulan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pendidikan di indonesia. 
semua pihak berharap agar setiap kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, dan menumbuhkan generasi yang cerdas dan kompeten.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan