Sejarah Pemisahan POLRI dan ABRI, Tonggak Penting Reformasi Kepolisian Indonesia

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 10 Dec 2024 - 14:00

Sejarah Pemisahan POLRI dan ABRI, Tonggak Penting Reformasi Kepolisian Indonesia-ist/net-

Sejarah Pemisahan POLRI dan ABRI, Tonggak Penting Reformasi Kepolisian Indonesia

REL, Jakarta – Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi Indonesia.

Langkah ini mencerminkan upaya meningkatkan profesionalisme POLRI sebagai institusi yang lebih mandiri dan berfokus pada tugas penegakan hukum.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemisahan ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi besar setelah jatuhnya Orde Baru.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, pemisahan resmi dilakukan pada 1 April 1999. Sejak itu, POLRI menjadi lembaga independen di bawah kendali langsung Presiden, terpisah dari pengaruh militer.

Awal Mula Hubungan POLRI dan ABRI

Pada awalnya, POLRI adalah bagian dari ABRI berdasarkan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Dalam struktur ini, POLRI setara dengan Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Keputusan ini bertujuan memperkuat integrasi keamanan nasional. Namun, penggabungan ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang memerlukan independensi dari militer.

Pada era Orde Baru, hubungan antara ABRI dan POLRI semakin erat. Namun, integrasi yang terlalu kuat justru memperumit peran POLRI, yang pada dasarnya bukan merupakan bagian dari angkatan perang.

Perubahan mulai terlihat pada 1969 dengan penghapusan sebutan "Panglima Angkatan Kepolisian," diganti menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pemisahan POLRI di Era Reformasi

Reformasi 1998 membawa tuntutan masyarakat agar POLRI menjadi institusi mandiri. Proses pemisahan dimulai dengan upacara simbolis pada 1 April 1999 di Mabes ABRI, Jakarta Timur.

sejarah pemisahan polri dan abri, tonggak penting reformasi kepolisian indonesia                            sejarah pemisahan polri dan abri, tonggak penting reformasi kepolisian indonesia
rel, jakarta – pemisahan kepolisian republik indonesia (polri) dari angkatan bersenjata republik indonesia (abri) menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi indonesia. 
langkah ini mencerminkan upaya meningkatkan profesionalisme polri sebagai institusi yang lebih mandiri dan berfokus pada tugas penegakan hukum.
pada masa pemerintahan presiden b.j. habibie, pemisahan ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi besar setelah jatuhnya orde baru. 
dengan diterbitkannya instruksi presiden no. 2 tahun 1999, pemisahan resmi dilakukan pada 1 april 1999. sejak itu, polri menjadi lembaga independen di bawah kendali langsung presiden, terpisah dari pengaruh militer.
awal mula hubungan polri dan abri
pada awalnya, polri adalah bagian dari abri berdasarkan undang-undang pokok kepolisian no. 13 tahun 1961. dalam struktur ini, polri setara dengan angkatan darat, laut, dan udara. 
keputusan ini bertujuan memperkuat integrasi keamanan nasional. namun, penggabungan ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang memerlukan independensi dari militer.
pada era orde baru, hubungan antara abri dan polri semakin erat. namun, integrasi yang terlalu kuat justru memperumit peran polri, yang pada dasarnya bukan merupakan bagian dari angkatan perang. 
baca juga:50 hari prabowo: hapus utang umkm, naikkan gaji guru, dan raih investasi 18,5 miliar dolar
baca juga:nyicil toyota avanza baru rp 1 jutaan per bulan, begini skemanya
perubahan mulai terlihat pada 1969 dengan penghapusan sebutan "panglima angkatan kepolisian," diganti menjadi kepala kepolisian negara republik indonesia (kapolri).
pemisahan polri di era reformasi
reformasi 1998 membawa tuntutan masyarakat agar polri menjadi institusi mandiri. proses pemisahan dimulai dengan upacara simbolis pada 1 april 1999 di mabes abri, jakarta timur. 
panji tribrata polri secara resmi diserahkan kepada kapolri jenderal roesmanhadi.
langkah ini diperkuat oleh tap mpr no. vi/mpr/2000 dan tap mpr no. vii/mpr/2000, yang mengatur peran polri sebagai lembaga penegak hukum independen. 
pada 2002, undang-undang no. 2 tahun 2002 disahkan untuk mengatur perubahan struktural dan fungsional polri, termasuk larangan keterlibatan dalam politik praktis.
hasil reformasi dan perkembangan polri
sejak pemisahan, polri terus berupaya menjadi lembaga yang profesional dan berfokus pada hak asasi manusia (ham). 
berbagai lembaga penegak hukum baru, seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk), badan narkotika nasional (bnn), dan badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt), dibentuk untuk memperkuat kerja sama dengan polri dalam penegakan hukum.
baca juga:aipda robig dipecat setelah tembak siswa smkn 4 semarang, satu tewas
baca juga:timnas indonesia menang 1-0 atas myanmar di piala aff 2024, perayaan pemain senior jadi sorotan
dengan reformasi ini, polri tidak hanya menjadi penegak hukum yang lebih transparan tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem keamanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
kesimpulan
pemisahan polri dari abri adalah langkah monumental yang menandai reformasi besar dalam sistem keamanan indonesia. 
kini, polri berdiri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum, menjaga keamanan, dan melindungi hak-hak masyarakat. 
proses ini menjadi contoh penting bagaimana reformasi dapat menciptakan perubahan positif dalam birokrasi negara.***