Mendagri Sepakat dengan Prabowo: Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Tekan Biaya Pilkada

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 17 Dec 2024 - 12:00

Tito Karnavian Mentri Dalam Negeri Indonesia -Doc/Foto.Ist-

Menurut Prabowo, pengalihan mekanisme ini memungkinkan anggaran negara dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak dan perbaikan fasilitas sekolah.

Tanggapan Publik dan Polemik

Pernyataan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. Beberapa pihak mengkhawatirkan terjadinya korupsi politik dan praktik politik transaksional di DPRD. Namun, pendukung wacana ini menilai langkah tersebut akan lebih efisien dan mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi dalam pilkada langsung.

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kerap muncul dalam pembahasan politik nasional. Sebelumnya, usulan serupa pernah mengemuka pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi menuai gelombang protes dari masyarakat sipil yang menganggap hal itu sebagai kemunduran demokrasi.

Kesimpulan

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mendapat momentum setelah Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian secara terbuka mendukungnya. Alasan utama yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran dan pengurangan potensi konflik politik. Namun, pemerintah masih akan melakukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak sebelum keputusan final diambil.

Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah ini diperkirakan akan menjadi isu hangat dalam agenda legislasi nasional tahun depan, terutama terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)***

mendagri sepakat dengan prabowo: kepala daerah dipilih dprd untuk tekan biaya pilkada                            rel,bacakoran.co — wacana pemilihan kepala daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kembali mengemuka. menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian secara terbuka menyatakan sepakat dengan gagasan presiden prabowo subianto mengenai pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh dprd.
tito beralasan bahwa biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sangat besar dan memberatkan keuangan negara. "kita melihat sendiri bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," kata tito kepada wartawan di istana kepresidenan, jakarta, senin (16/12/2024).
tak hanya soal biaya, tito juga menyinggung potensi konflik yang kerap terjadi selama proses pilkada langsung. "pilkada bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah," jelasnya.
baca juga:pemerintah naikkan tunjangan sertifikasi guru untuk tingkatkan kesejahteraan pendidik
baca juga:ananda diperas hingga rp 8,5 juta //// berawal jual motor diajak untuk cod
demokrasi perwakilan sebagai solusi
tito mengusulkan agar pemilihan kepala daerah melalui dprd dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi perwakilan. "demokrasi bisa diterjemahkan sebagai demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. kalau melalui dprd, itu tetap demokrasi, tetapi demokrasi perwakilan," jelasnya.
ia menambahkan, pemerintah akan membahas lebih lanjut usulan ini bersama dpr, partai politik, dan akademisi. kajian mendalam akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan. "salah satunya sudah ada di prolegnas, termasuk uu pemilu dan uu pilkada. nanti gongnya akan dicari, tetapi sebelum itu kita akan adakan rapat," kata tito.
baca juga:banjir rob genangi jalur rel jakarta kota-tanjung priok, 19 perjalanan krl dibatalkan
baca juga:kesan pertama jajal nissan sakura: mobil listrik mungil dengan kabin luas
prabowo: efisiensi dan penghematan anggaran
wacana ini sebelumnya diusulkan presiden prabowo subianto dalam pidato pada puncak perayaan hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center (sicc), jawa barat, kamis (12/12/2024). prabowo menegaskan bahwa sistem pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dan membebani para calon kepala daerah.
"pemilihan langsung menghabiskan banyak biaya. dalam hitungan hari, uang negara terkuras banyak, sementara para tokoh politik juga harus mengeluarkan biaya besar," ujar prabowo.
sebagai pembanding, prabowo mengungkap bahwa malaysia, singapura, dan india telah menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau dprd. "sekali milih anggota dprd, dprd itu yang milih gubernur dan bupati. efisien, tidak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegas prabowo.
menurut prabowo, pengalihan mekanisme ini memungkinkan anggaran negara dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak dan perbaikan fasilitas sekolah.
baca juga:banjir rob genangi jalur rel jakarta kota-tanjung priok, 19 perjalanan krl dibatalkan
baca juga:kajari palembang ambil alih kasus pengurang volume dinas pupr palembang
tanggapan publik dan polemik
pernyataan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. beberapa pihak mengkhawatirkan terjadinya korupsi politik dan praktik politik transaksional di dprd. namun, pendukung wacana ini menilai langkah tersebut akan lebih efisien dan mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi dalam pilkada langsung.
dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemilihan kepala daerah melalui dprd kerap muncul dalam pembahasan politik nasional. sebelumnya, usulan serupa pernah mengemuka pada era presiden susilo bambang yudhoyono (sby), tetapi menuai gelombang protes dari masyarakat sipil yang menganggap hal itu sebagai kemunduran demokrasi.
baca juga:satbinmas berikan penyuluhan keamanan dan ketahanan pangan
baca juga:keren banget, ini rekomendasi destinasi wisata alam di bogor untuk melepas penat
kesimpulan
wacana pemilihan kepala daerah oleh dprd kembali mendapat momentum setelah presiden prabowo dan mendagri tito karnavian secara terbuka mendukungnya. alasan utama yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran dan pengurangan potensi konflik politik. namun, pemerintah masih akan melakukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak sebelum keputusan final diambil.
perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah ini diperkirakan akan menjadi isu hangat dalam agenda legislasi nasional tahun depan, terutama terkait revisi uu pemilu dan uu pilkada yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas)***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan