PDIP Sumsel Beri Respons Tegas

REL, Palembang – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. 

Ia menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui legislatif. 

Alasannya, Pilkada langsung dianggap menguras anggaran negara.

Namun, wacana ini langsung mendapat respons keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, H Giri Ramanda N Kiemas.

Menurut Giri, partainya tetap konsisten mendukung Pilkada langsung sebagai bentuk nyata dari esensi demokrasi.

“PDI Perjuangan masih memegang teguh keputusan bahwa Pilkada harus tetap langsung. Rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya, bukan segelintir elite politik,” ujar Giri, yang juga anggota DPR RI Komisi 2 asal Sumsel.

Ia menilai, meskipun Pilkada langsung masih menyimpan sejumlah persoalan, mekanisme ini tetap menjadi cara terbaik untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam demokrasi. 

“Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi rakyat, sesuatu yang tak akan terjadi jika mekanismenya dipindahkan ke dalam gedung,” tegasnya.

Giri mengakui bahwa ada tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti praktik politik uang dan potensi kecurangan. 

Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh dengan aturan yang lebih ketat.

“Kita butuh format baru dengan aturan yang lebih rigid, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Ini tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun partai politik,” jelasnya.

Giri mempertanyakan efektivitas usulan Pilkada tidak langsung yang diajukan Presiden Prabowo.

“Apakah bisa dijamin Pilkada dalam gedung tidak akan ada praktik buruk? Bahkan dengan mekanisme itu, celah untuk kecurangan tetap ada. Justru, partisipasi rakyat akan tergerus,” kritiknya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika wacana ini diterapkan, demokrasi Indonesia bisa mengalami kemunduran.