Tetap Izinkan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

tetap izinkan perjalanan dinas ke luar negeri rel, palembang - pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) tetap memperbolehkan perjalanan dinas ke luar negeri di tahun 2025.  namun, perjalanan tersebut hanya akan dilakukan jika dianggap penting dan berkontribusi pada promosi daerah. "iya ada rencana perjalanan (dinas) luar negeri tahun ini, tapi kita lakukan efisiensi. sama seperti perjalanan dalam negeri yang kita pangkas 50%," ujar sekretaris daerah sumsel, edward candra, minggu (16/2/2025). edward menjelaskan, perjalanan dinas luar negeri akan melalui evaluasi ketat. jika kegiatan tersebut memiliki urgensi dan berdampak positif bagi perekonomian, pariwisata, serta investasi sumsel, maka akan tetap dilakukan. baca juga:asyik main hp di kamar, remaja putri dibacok ibu kandung "kita lihat urgensinya dulu, apakah akan tetap diadakan atau tidak," ujarnya. selain itu, jumlah personel yang berangkat juga akan dibatasi. jika perjalanan dinas bersifat undangan, hanya personel tertentu yang diperbolehkan berangkat. "kalau perjalanan dinas yang sifatnya undangan akan kita lihat lagi, mungkin personel yang berangkat dibatasi," jelas edward. sebelumnya, pemprov sumsel memastikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dalam apbd 2025. kebijakan ini diambil sesuai dengan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran di berbagai sektor. baca juga:polisi pereteli pengedar sabu di berbagai daerah "perjalanan dinas sudah kita arahkan ke seluruh opd untuk pemangkasannya sebesar 50%," kata edward pada jumat (14/2/2025). selain perjalanan dinas, efisiensi anggaran juga mencakup kegiatan seremonial dan focus group discussion (fgd). hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. "secara garis besar di inpres 1/2025 sudah jelas penghematan-penghematan apa saja yang harus dilakukan pemda. mulai dari kegiatan seremonial, fgd, perjalanan dinas dan lain-lain," tambahnya. keputusan pemprov sumsel dalam memangkas anggaran perjalanan dinas sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional. dengan langkah ini, diharapkan anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. baca juga:motor mahasiswa raib di teras kostan meski demikian, perjalanan dinas ke luar negeri masih tetap diperbolehkan, asalkan memberikan manfaat nyata bagi sumatera selatan.  pemprov menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa menghambat perkembangan daerah di sektor ekonomi dan investasi. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•