Pemangkasan Rp60 Triliun: Infrastruktur Rapuh, Ekonomi Terancam Lesu

--
REL,BACAKORAN.CO - Pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan bahwa efisiensi anggaran hingga Rp60,46 triliun berdampak langsung pada proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta pemeliharaan fasilitas publik seperti bendungan, jalan tol, dan bangunan lainnya.
BACA JUGA:4 Rekomendasi Wisata di Sleman: Menikmati Pesona Alam dan Budaya Yogyakarta Sleman
"Akan banyak kerusakan yang terjadi, dan dampaknya bisa lebih mengerikan. Misalnya, jebolnya bendungan atau rusaknya jalan yang dapat meningkatkan jumlah korban kecelakaan," ujar Agus Pambagio di Jakarta pada Kamis, 20 Februari.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan, mengurangi penyerapan tenaga kerja, serta berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur.
Dampak lain yang turut disoroti adalah peningkatan inflasi akibat kenaikan biaya distribusi barang dan jasa.
BACA JUGA:Catat! Bocoran Seleksi CPNS 2025: Jabatan untuk Pelamar Usia 40 Tahun dan Persyaratannya
Sejalan dengan pernyataan Agus, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpotensi memperlambat perekonomian nasional.
Menurutnya, banyak BUMN karya serta perusahaan swasta yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional akan terdampak secara signifikan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara "tebang pilih" dan cenderung dialokasikan untuk program lain yang belum tentu memiliki dampak ekonomi lebih besar.
Ia menyarankan agar dana yang dialihkan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi, serta memperkuat ekspor.
"Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan semakin lesu," tambah Agus Pambagio.
Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, para pakar mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur demi menghindari potensi dampak negatif terhadap keselamatan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional.***