KPU Sumsel Batasi Jumlah Simpatisan dalam Debat Paslon

REL, Palembang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan memutuskan untuk membatasi jumlah simpatisan yang dapat hadir langsung dalam debat publik pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kebijakan ini diambil demi menjaga ketertiban dan efektivitas jalannya debat yang hanya digelar satu kali sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata, menyampaikan bahwa debat akan difokuskan pada penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2025 di Kota Palembang dan akan disiarkan secara langsung agar masyarakat luas tetap bisa mengakses informasi meskipun tidak hadir secara fisik. 

BACA JUGA:Aksi Nyata JM-Fai, Perbaiki Drainase di Paiker

"Debat hanya dilaksanakan satu kali sesuai keputusan MK, sehingga tidak semua pendukung perlu datang langsung ke lokasi. 

Apalagi acara ini akan disiarkan secara live dan juga tersedia dalam siaran ulang," ujar Andika kepada awak media usai rapat koordinasi yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Jumat (11/4). 

Selain mempersiapkan debat, KPU juga memastikan bahwa proses distribusi logistik untuk PSU akan berjalan sesuai jadwal. 

Surat suara telah tiba di Kabupaten Empat Lawang dan saat ini dalam proses pelipatan. Undangan bagi pemilih juga akan mulai disebarkan dalam waktu dekat. 

BACA JUGA:HBA-Henny Janjikan Berobat Pakai KTP-TPP Naik

"Distribusi logistik akan dimaksimalkan dalam rentang waktu tiga hari sebelum PSU, yakni mulai 16 hingga 18 April 2025.  

Target kami, seluruh logistik termasuk surat suara dan formulir pendukung sudah terdistribusi tepat waktu," jelas Andika. 

Sementara itu, dari sisi pengamanan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan pengawalan ketat dengan menerjunkan 1.600 personel kepolisian untuk menjaga keamanan di 531 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Kabag Kerjasama Polda Sumsel, AKBP Helda Prayitno, menegaskan bahwa seluruh TPS telah masuk dalam pengawasan pihak kepolisian.