Pimpin Pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih

// Target 100 Persen Sebelum Juni

REL, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025. 

Penegasan ini disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/5/2025), secara daring dari Sumsel Command Center.

Herman Deru yang ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat provinsi mengungkapkan bahwa Sumsel sudah mencapai progres 61 persen dalam pembentukan koperasi ini.

BACA JUGA:Polda Sumsel Raih Juara 1 Beregu

“Langkah teknis selanjutnya, kita akan kumpulkan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, dan Wali Kota se-Sumsel pada 27 Mei mendatang untuk mempercepat pembentukan koperasi. Targetnya sebelum 31 Juni, seluruh desa dan kelurahan sudah membentuk atau menguatkan koperasi yang ada,” terang Herman Deru.

Turut mendampingi dalam Rakor ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra. 

Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Inpres 9/2025 yang menjadi pijakan hukum percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional.

Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib mendukung percepatan ini melalui penganggaran dari APBD, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). 

BACA JUGA:Wawako Ramah Tamah Bersama 137 CJH Pagar Alam

“Jika ada kepala desa yang tidak melaksanakan, akan ada teguran dari gubernur hingga eksekusi dari pemerintah pusat terhadap kepala daerah yang tak patuh,” tegas Tito.

Menurut Tito, koperasi di desa sangat strategis untuk menguatkan ekonomi masyarakat desa, menekan angka urbanisasi, serta mengurangi pengangguran di perkotaan.

Sementara itu, inflasi di Sumsel juga menjadi sorotan dalam rakor tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) Sumsel mencapai 2,74 persen dengan IHK 109,31. 

Kabupaten Muara Enim mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,04 persen, sementara inflasi terendah berada di Kota Lubuk Linggau sebesar 2,22 persen.

BACA JUGA:Wujudkan Lingkungan Pemasyarakatan yang Aman dan Kondusif