Jangan Abaikan Kearifan Lokal Daerah

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Senin , 09 Jun 2025 - 21:00

Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mgs H Syaiful Padli. Foto : ist--

“Pekan ini saya sudah mintakan ke Pak Sekda agar segera dilakukan rapat untuk membahas masalah

ini dengan melibatkan aparat TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnnya,” tegasnya.

Selain dengan TNI-Polri, Dewa juga mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisioner Komnas

Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan dimintai pendapatnya dari sisi HAM terkait program retret bagi

remaja bermasalah yang sata ini telah ditetapkan di sejumlah daerah, salah satunya oleh Gubernur Jawa

Barat (Jabar) Dedi Mulyadi ini.

Selain itu dengan stakeholder (pemangku kepentingan, red) lainnya seperti dengan Kementerian Hukum

serta tak lupa dengan melibatkan pula para alim ulama yang selama ini telah bersinergi dengan Pemkot

Palembang.

“Betul-betul miris kita menyaksikannya mulai dari aksi tawuran, kebut-kebutan di jalan raya terlebih saat

beraksi mereka juga menggunakan senjata tajam bahkan tak jarang hingga saling melukai,” sebut

mantan Sekda Kota Palembang ini. (*)

jangan abaikan kearifan lokal daerah                            rel, palembang - rencana pemerintah kota (pemkot) palembang yang sudah tak sabar untuk
menjalankan program retreat bagi remaja bermasalah dinilai meniru program yang telah dijalankan di
daerah lain.
"tidak perlulah untuk ikut-ikutan da meniru persis yang telah dilakukan di daerah lain. coba lakukan hal
serupa tapi harus juga dengan memasukkan kearifan lokal yang ada di daerah ini," imbuh anggota
dprd kota palembang fraksi partai keadilan sejahtera (f-pks), mgs h syaiful padli, senin (9/6) pagi.
tak hanya harus mengedepankan kearifan lokal agar program ini berjalan sesuai harapan perlu juga
melibatkan ahli, akademisi dan praktisi sehingga apa yang dilaksanakan ini betul-betul sesuai harapan.
langkah yang juga harus diambil dengan melakukan langkah pendekatan dengan orang-orang terdekat
dari remaja yang kerap melakukan aksi tawuran, balap liar dan tindak kenakalan remaja lainnya.
baca juga:permel serahkan donasi untuk korban kebakaran
"perlu dibuat sebuah ekosistem lingkungan yang kondusif dengan melibatkan pemangku kepentingan.
dan mendiskusikan terlebih dulu apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum jangan sampai ada
indikasi hal-hal yang tak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan masyarakat," sebut mantan wakil
rakyat dprd sumsel ini.
seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemkot palembang untuk menjalankan program retreat
dengan memasukkan remaja yang terlibat aksi tawuran dan tindak kejahatan lainnya ke barak militer
terus dimatangkan.
setelah sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) kota palembang bertemu dengan jajaran bataliyon
infanteri (yonif) 200 raider/bhakti negara di gandus, terkait hal ini wali kota palembang, h ratu dewa
juga telah bersurat kepada panglima tni jenderal agus subiyanto.
baca juga:sormi alias memet terpilih aklamasi jadi ketua ik4l
“masih kita tunggu jawaban dari bapak panglima tni dan pangdam ii sriwijaya seperti apa, tapi intinya
pemkot palembang sangat mendukung program tersebut karena persoalan kenakalan remaja ini harus
betul-betul disikapi dengan serius. dan dengan penanganan yang komprehensif mereka sebagai
penerus bangsa perlu dibina agar tidak salah jalan,” sebut dewa beberapa waktu lalu.
untuk itu, dirinya langsung menginstruksikan kepada sekda kota palembang, h aprizal hasyim untuk
segera berkoordinasi dan menggelar rapat dengan aparat tni dan polri guna menyusun formulasi yang
tepat untuk kegiatan retret tersebut.
“pekan ini saya sudah mintakan ke pak sekda agar segera dilakukan rapat untuk membahas masalah
ini dengan melibatkan aparat tni, polri dan pemangku kepentingan lainnnya,” tegasnya.
selain dengan tni-polri, dewa juga mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan komisioner komnas
hak asasi manusia (ham) yang akan dimintai pendapatnya dari sisi ham terkait program retret bagi
remaja bermasalah yang sata ini telah ditetapkan di sejumlah daerah, salah satunya oleh gubernur jawa
barat (jabar) dedi mulyadi ini.
baca juga:kurangnya peran pemerintah dan sikap apatisme masyarakat dalam pelestarian batu megalitik di kecamatan pendopo
selain itu dengan stakeholder (pemangku kepentingan, red) lainnya seperti dengan kementerian hukum
serta tak lupa dengan melibatkan pula para alim ulama yang selama ini telah bersinergi dengan pemkot
palembang.
“betul-betul miris kita menyaksikannya mulai dari aksi tawuran, kebut-kebutan di jalan raya terlebih saat
beraksi mereka juga menggunakan senjata tajam bahkan tak jarang hingga saling melukai,” sebut
mantan sekda kota palembang ini. (*)