Resmi, UMP Sumsel Resmi Naik 1,55 Persen

resmi, ump sumsel resmi naik 1,55 persen rel, palembang - resmi upah minimum provinsi (ump) sumsel menjadi rp  3.456.874.  angka ini naik sebesar 1,55 persen atau hanya rp. 52.696 dari ump 2023 sebesar rp. 3.404.177. hal tersebut diungkapkan pj gubernur sumsel agus fatoni kemarin di hotel harper.  "dari hasil rapat yang dilakukan bersama oleh dewan pengupahan maka berdasarkan surat keputusan 889/kpts/disnaker/2023 menetapkan ump  sebesar rp. 3.456.874.," kata fatoni. fatoni menjelaskan jika ada tiga poin penting yang harus diperhatikan pada pengupahan pekerja ini. pertama ump telah ditetapka sesuai besaran yang telah disebutkan. kedua ump berlaku pada pekerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja lebih dari satu tahun bisa disesuaikan. baca juga:pemdes pajar bakti bangga dibangunkan berem jalan ketiga perusahaan dilarang mengurangi atau menurunkan upah. "bagi yang lebih tinggi tidak boleh mengurangi," tegas pj gubernur. menurut dia, penetapan ump sesuai aturan yang harus memperhatikan rekomendasi dari unsur pemerintah, serikat pekerja dan perusahaan. maka didapatkan perumusan dan sudah ditetapkan. "penetapan ump merupakan hasil dinamika suasana rapat dan menjadi rujukan. di sini ada dua pihak berkepentingan yakni serikat pekerja dan buruh. keduanya harus dilindungi dan   jamin sehingga tercipta iklim kondusif," papar fatoni. meski, diakui fatoni, bahwa tidak semua pihak menerima. namun pihaknya berharap agar kedua pihak menerima dan bisa bekerja sama sehingga tercipta sinergi yang baik. baca juga:kejaksaan negeri empat lawang musnahkan barang bukti "tujuannya tak lain agar sumsel kondusif dan maju sebab kalau tidak kondusif akan berdampak kepada ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat ," sementara itu, kepala dinas ketenaga kerjaan provinsi sumsel deliar marzoeki menjelaskan, ump sudah diputuskan sedangkan untuk daerah (umk) akan dibahas lebih lanjut. "jika daerah ada dewan pengupahan silakan bahas umk masing masing," ungkapnya. deliar mengatakan, jika para pekerja bukan tidak setuju dengan kenaikan ump, melainkan pekerja mempermasalahkan pp 51/2023 yang nanti akan mereka bedah kembali. "kita harapkan semua baik dan kondusif. kami akan adakan pendekatan persuasif, karena ini sudah keputusan bersama yang berdasarkan pp 51/2023" jelasnya. terkait pengusaha yang tidak mengikuti ump, deliar mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan pendekatan dan belum akan membuka posko pengaduan. "kita mau semua baik, cara pendekatan tetap kita utamakan," pungkas dia. (*)

Tag

• # dinas ketenaga kerjaan
• # umk
• # upah minimum provinsi
• # pj gubernur sumsel
• # pemerintah kabupaten

Share

• 
• 
• 
• 
•