Tiga Sektor Pajak di Sumsel Gagal Tembus Target 2025

REL, Palembang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan menyoroti tiga sektor pajak daerah yang belum berhasil mencapai target 100 persen pada tahun anggaran 2025.

Penurunan daya beli masyarakat hingga penyesuaian regulasi baru diidentifikasi sebagai faktor utama penghambat capaian tersebut.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, menyebut ketiga sektor yang meleset dari target tersebut adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Rizwan menyampaikan jika pada sektor BBNKB, realisasi tercatat belum maksimal akibat lesunya pasar otomotif.

BACA JUGA:Perkuat Persaudaraan dan Regenerasi Kader

"BBNKB tidak tercapai disebabkan daya beli masyarakat yang menurun terhadap pembelian kendaraan baru. Secara nasional penjualan kendaraan memang mengalami penurunan, termasuk juga di wilayah Sumatera Selatan," ungkap Achmad Rizwan di Palembang, Jum'at (2/1/2025).

Kemudian, jendala berbeda terjadi pada sektor Pajak Alat Berat. Sektor ini merupakan instrumen pajak baru yang baru saja diimplementasikan pada tahun 2025. 

Ia mengakui bahwa sebagai kebijakan baru, proses di lapangan masih menghadapi tantangan administratif.

"Pajak Alat Berat merupakan pajak daerah yang baru diterapkan di tahun 2025. Karena itu, sektor ini masih perlu disosialisasikan lebih lanjut dan memerlukan penyesuaian terkait aturan yang berlaku di lapangan," jelasnya.

BACA JUGA:Harga Telur dan Ayam di Empat Lawang Tak Kunjung Turun

Sementara itu, untuk Opsen MBLB, capaian yang belum memenuhi target disebabkan oleh skema pemungutannya.

Sebagai pajak opsen, realisasinya sangat bergantung pada efektivitas penerimaan pajak MBLB yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Meskipun secara akumulatif total pajak daerah Sumsel mencapai angka memuaskan di 102,46 persen, Bapenda berkomitmen untuk tidak mengabaikan sektor-sektor yang masih berada di bawah target tersebut.

Ia menegaskan bahwa catatan merah pada ketiga sektor ini akan menjadi bahan kajian serius untuk memperbaiki performa pendapatan daerah pada periode mendatang.