Muba Perkuat Komitmen Pelayanan Publik 2026

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 06 Mar 2026 - 23:00

HL Publik Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (03/03/2026). Foto : Pemkab Muba --

REL, Sekayu - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan keseriusan tinggi dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran Pemkab Muba dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (03/03/2026).

Mewakili Bupati Muba HM Toha Tohet SH, Pj Sekretaris Daerah Muba, Drs. Syafaruddin MSi, hadir didampingi Kepala Bappeda Muba, Dr. Mursalin SE MM. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Syafaruddin menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya formalitas memenuhi undangan koordinasi.

Lebih dari itu, ini merupakan wujud nyata komitmen daerah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

Menurut Syafaruddin, SPM harus dipandang sebagai instrumen utama dalam pemerataan kualitas pelayanan di lapangan.

"SPM bukan hanya kewajiban administratif, tetapi instrumen utama memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkualitas," tegasnya.

Rakor ini membahas secara mendalam mengenai penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan capaian SPM.

Selain itu, keterlibatan UCLG ASPAC memberikan nilai tambah bagi Pemkab Muba untuk membuka ruang pertukaran best practices (praktik terbaik) dengan pemerintah daerah lain di kawasan Asia-Pasifik.

Melalui forum ini, daerah didorong untuk lebih adaptif terhadap dinamika global.

Fokus utamanya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik berbasis kinerja, serta integrasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.

muba perkuat komitmen pelayanan publik 2026                             rel, sekayu - pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) menunjukkan keseriusan tinggi dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. 
hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran pemkab muba dalam rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh ditjen bina pembangunan daerah kemendagri bersama united cities and local governments asia-pacific (uclg aspac) di hotel bidakara, jakarta selatan, rabu (03/03/2026).
mewakili bupati muba hm toha tohet sh, pj sekretaris daerah muba, drs. syafaruddin msi, hadir didampingi kepala bappeda muba, dr. mursalin se mm. pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan penerapan standar pelayanan minimal (spm) untuk tahun anggaran 2026.
dalam kesempatan tersebut, pj sekda syafaruddin menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya formalitas memenuhi undangan koordinasi. 
lebih dari itu, ini merupakan wujud nyata komitmen daerah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
baca juga:pemkab lahat bakal segel bangunan yang belum urus pbg
baca juga:heboh! kemendikdasmen resmi luncurkan portal verifikasi publik shtka, cek keaslian sertifikat tes akademik kin
menurut syafaruddin, spm harus dipandang sebagai instrumen utama dalam pemerataan kualitas pelayanan di lapangan.
"spm bukan hanya kewajiban administratif, tetapi instrumen utama memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkualitas," tegasnya.
rakor ini membahas secara mendalam mengenai penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan capaian spm.
selain itu, keterlibatan uclg aspac memberikan nilai tambah bagi pemkab muba untuk membuka ruang pertukaran best practices (praktik terbaik) dengan pemerintah daerah lain di kawasan asia-pasifik.
melalui forum ini, daerah didorong untuk lebih adaptif terhadap dinamika global.
fokus utamanya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik berbasis kinerja, serta integrasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
baca juga:wabup widia ningsih tinjau operasi pasar murah di lapangan rd pjka
baca juga:bapemperda tolak raperda usulan pemkot pagar alam
syafaruddin menilai kolaborasi dengan jejaring internasional seperti uclg aspac merupakan peluang emas bagi kabupaten muba.
dengan belajar dari pengalaman daerah lain di tingkat internasional, kapasitas aparatur dan kualitas kebijakan pembangunan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
“pengalaman daerah lain di tingkat asia-pasifik dapat menjadi referensi berharga. muba harus terbuka terhadap inovasi, namun tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tambahnya.
enam urusan wajib pelayanan dasar kepala bappeda muba, dr. mursalin se mm, merinci bahwa penerapan spm mencakup enam sektor utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu : 
ditjen bina pembangunan daerah kemendagri 
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman dan ketertiban umum (serta perlindungan masyarakat)
• urusan sosial
baca juga:komdis pssi denda bali united rp250 juta 
baca juga:wabup widia ningsih tinjau operasi pasar murah di lapangan rd pjka
mursalin memastikan bahwa pemkab muba akan terus mengevaluasi indikator-indikator tersebut secara berkala.
tujuannya agar kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga muba.
"target kita jelas, pelayanan publik harus semakin cepat, tepat, dan merata hingga ke pelosok desa. ini merupakan komitmen penuh dari bapak bupati hm toha tohet sh dan bapak wakil bupati abdur rohman husen," tutupnya. (*)