Siaga Hadapi Puncak Karhutla

REL, Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026.

Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla serta Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 di Halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang.

Apel dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara.

BACA JUGA:Wajib Tahu! Aturan Baru Pengelolaan Ijazah 2026 Resmi Dirilis, Sekolah Jangan Sampai Salah Langkah

BACA JUGA:Fantastis! Kementerian Agama Republik Indonesia Siapkan Rp24 Triliun untuk Guru, Sertifikasi Dikebut dan Insen

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan apel kesiapsiagaan ini menjadi bukti soliditas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga sektor swasta dalam mengantisipasi karhutla, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang dinilai memiliki tantangan tersendiri.

Menurutnya, Sumsel memiliki karakteristik lahan gambut yang luas serta area perkebunan yang rawan terbakar saat musim kemarau.

Meski demikian, ia mengapresiasi tren penurunan luas karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

“Sumatera Selatan memiliki karakteristik lahan gambut dan area perkebunan yang sangat rawan karhutla. Kita harus bersyukur data menunjukkan luas karhutla terus menurun. Capaian ini harus dipertahankan melalui kerja keras dan disiplin tinggi,” tegas Djamari.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Sumatera Selatan mulai berlangsung pada Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah memetakan sejumlah wilayah prioritas rawan karhutla, yakni Ogan Ilir dan Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muara Enim, Lahat dan OKU Timur, Musi Rawas dan Muratara, serta OKU dan OKU Selatan.

Menko Polkam juga meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait untuk bergerak cepat dalam menangani potensi kebakaran.

“Jangan menunggu api membesar. Setiap titik panas yang terdeteksi sistem harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Optimalkan sistem informasi data untuk percepatan penanganan,” ujarnya.