Perencanaan Pembangunan Sumsel Sudah Sinkron dengan Pusat

REL, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA:Rektor Unsri Larang Deklarasi Forum Dosen Kritik Jokowi

Fatoni menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam menyusun RKP 2025. Menurutnya, sinkronisasi ini dapat dilakukan baik dari pusat maupun dari daerah. "Perencanaan dari bawah inilah yang harus kita sinkronkan dengan kebijakan dari atas," jelasnya.

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan bahwa Pemprov Sumsel bersama-sama dengan Bupati dan Walikota se Sumsel telah berkomitmen untuk memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah. 

"Untuk Sumsel sudah sesuai dengan perencanaan yang ada di pusat sudah. Tinggal detailnya yang harus kita kawal dan pastikan," jelas Fatoni.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dengan pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,2% akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengelola fiskal dan anggaran.

Jokowi juga menekankan pentingnya skala prioritas dan sinkronisasi antar instansi. "Semuanya harus sinkron dan inline. Semuanya inline dari Kementerian sampai ke daerah itu harus segaris," jelas Jokowi.

BACA JUGA:Jokowi Tunjuk Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK

Sebagai contoh, Jokowi mencontohkan pembangunan bendungan dan irigasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. 

"Pemerintah pusat membangun bendungan, membangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder tersier sampai ke sawah tidak di kerjakan sehingga airnya tidak sampai ke sawah sawah ada," jelasnya.

Jokowi memberikan beberapa prinsip untuk menyusun RKPD tahun 2025. Pertama, program harus sejalan dan tidak boleh bertentangan. Kedua, program harus berorientasi hasil dan memiliki nilai ekonomi. Ketiga, program harus tepat sasaran dan strategis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan. Pertumbuhan ekonomi stabil, kemiskinan turun, lapangan kerja meningkat, pemerataan pembangunan membaik, nilai tukar petani meningkat, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Bermain Sepak Bola di NTT

Musrenbangnas 2024 juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada para Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), penyerahan Piala PPD oleh Presiden RI, kunjungan ke Expo Pembangunan Daerah oleh Presiden Joko Widodo, pengarahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, pengarahan Menteri Keuangan, pengarahan Mendagri, dan diskusi penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam masa transisi. (*)