Sumsel Raih Predikat WTP 10 Kali Berturut-Turut!

Menanggapi catatan tersebut, BPK RI memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rencana aksi mengatasi defisit tahun 2023, penyelesaian utang dan kebijakan pembatasan penggunaan dana terikat.

• Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) menyusun perencanaan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan potensi riil.

• Tim TPP melakukan perhitungan TPP sesuai ketentuan dan merealisasikan TPP dengan memperhatikan nilai alokasi pagu penetapan TPP oleh Kemendagri.

• Kepala Bapenda meningkatkan pengelolaan data kendaraan bermotor dan menetapkan kekurangan bayar PKB Progresif atas 1.407 kendaraan serta melakukan penagihan.

• Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran honorarium sesuai ketentuan dan memedomani Perpres Nomor. 33 Tahun 2020 dalam pembayaran honorarium.

• Kepala Bapenda melakukan penyesuaian pembayaran lebih/kurang salur bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota tahun 2023 pada penyaluran bagi hasil pajak rokok tahun 2024.

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM, CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki hak untuk mengajukan usulan pertemuan konsultatif dengan BPK Perwakilan Prov Sumsel untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan pemeriksaan dan memastikan setiap isu yang muncul dapat dijelaskan dan ditanggapi secara efektif.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD adalah representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar semua pihak untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pencapaian predikat WTP 10 tahun berturut-turut ini merupakan bukti komitmen Pemprov Sumsel dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Diharapkan prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. (*)