Luncurkan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Jumat , 14 Jun 2024 - 18:27

VIRTUAL: Peluncuran secara virtual Standar dan Modul Perlakuan terhadap Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme" dari ruang teleconference. Foto: dok/ist--

Sebelumnya, aturan hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan anak dalam kasus terorisme. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-172.PK.01.06 Tahun 2015 hanya mengatur standar pembinaan narapidana teroris secara umum.

Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan standar dan modul baru ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, menyambut baik peluncuran modul ini.

Ia berharap setiap lapas/rutan di Sumsel dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung pemulihan serta reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.

"Dukungan pembinaan dan pengawasan oleh petugas Pemasyarakatan menjadi sangat penting. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia," kata Ilham Djaya.

Hasil kolaborasi ini membekali petugas Pemasyarakatan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani anak-anak yang terkait dengan tindak pidana terorisme.

Melalui diskusi interaktif, peluncuran ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar dan modul tersebut kepada seluruh peserta.

Dengan langkah maju ini, Ditjenpas berharap dapat mendukung anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme untuk siap kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. (*)

luncurkan standar dan modul perlakuan anak kasus terorisme                            rel, jakarta - direktorat jenderal pemasyarakatan (ditjenpas) telah meluncurkan "standar dan modul perlakuan terhadap anak, anak binaan, dan klien anak kasus terorisme" dalam sebuah acara di graha bakti pemasyarakatan. 
peluncuran ini dihadiri secara virtual oleh kepala divisi pemasyarakatan, mulyadi, beserta jajarannya dari ruang teleconference.
kolaborasi antara ditjenpas dan yayasan prasasti perdamaian (ypp) yang didukung oleh australia indonesia partnership for justice 2 (aipj2) menghasilkan standar dan modul ini, yang bertujuan untuk memberikan pedoman penanganan yang lebih baik terhadap anak berkonflik dengan hukum (abh) yang terlibat dalam kasus terorisme.
pelaksana tugas (plt.) dirjenpas, reynhard silitonga, menegaskan dalam sambutannya bahwa abh membutuhkan penanganan khusus. 
baca juga:gedung blk sekayu jadi 'rumah hantu' di tengah kota
baca juga:rawan jadi tempat bunuh diri
"anak yang terlibat dalam kasus terorisme sebenarnya adalah korban dari situasi global saat ini dan bukanlah pelaku tindak pidana," ujar reynhard. 
ia menekankan bahwa anak-anak ini memerlukan perlindungan hukum dan pendampingan dari aparat penegak hukum, termasuk petugas pemasyarakatan.
dengan adanya standar baru ini, reynhard optimis bahwa proses pembinaan dan pembimbingan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme akan menjadi lebih terarah dan efektif. 
"pendekatan dan strategi yang terstruktur akan memudahkan kami dalam mendukung pemulihan mereka," tambahnya.
baca juga:dorong pengembangan pariwisata kabupaten lahat
baca juga:pagaralam menuju zero stunting 2024
pujo harinto, direktur pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan restoratif pemasyarakatan, menjelaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme sering kali terjadi karena mereka dilibatkan secara paksa. 
kondisi ini menempatkan mereka sebagai abh yang memerlukan penanganan khusus.
sebelumnya, aturan hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan anak dalam kasus terorisme. keputusan direktur jenderal pemasyarakatan nomor pas-172.pk.01.06 tahun 2015 hanya mengatur standar pembinaan narapidana teroris secara umum. 
hal inilah yang menjadi dasar penyusunan standar dan modul baru ini.
baca juga:jadi incaran arsenal, chelsea dan manchester united
baca juga:heboh! seorang pria ditemukan tewas tergantung di rumah tunangan, diduga bunuh diri
sementara itu, kepala kantor wilayah kemenkumham sumatera selatan, dr. ilham djaya, menyambut baik peluncuran modul ini. 
ia berharap setiap lapas/rutan di sumsel dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung pemulihan serta reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme. 
"dukungan pembinaan dan pengawasan oleh petugas pemasyarakatan menjadi sangat penting. langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di indonesia," kata ilham djaya.
hasil kolaborasi ini membekali petugas pemasyarakatan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani anak-anak yang terkait dengan tindak pidana terorisme. 
melalui diskusi interaktif, peluncuran ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar dan modul tersebut kepada seluruh peserta.
dengan langkah maju ini, ditjenpas berharap dapat mendukung anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme untuk siap kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. (*)