Pj Bupati Empat Lawang Konsultasi Terkait BPHTB dan PBB dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Jumat , 21 Jun 2024 - 20:56

Pj Bupati Empat Lawang Konsultasi Terkait BPHTB dan PBB dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. (Poto: ist/ist)--

pj bupati empat lawang konsultasi terkait bphtb dan pbb dengan dirjen keuangan daerah kemendagri                            rakyatempatlawang.bacakoran.co – pj bupati empat lawang, fauzan khoiri denin, melakukan kunjungan konsultasi ke direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri untuk membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dan pajak bumi dan bangunan (pbb). 
dalam kunjungan tersebut, fauzan khoiri denin diterima langsung oleh pejabat direktorat keuangan daerah, aan andre.
baca juga:sisi lain sosok pj bupati empat lawang fauzan khoiri denin, pengisi tausiah kultum sejak muda
dalam sesi konsultasi tersebut, pj bupati fauzan khoiri denin menyampaikan sejumlah pertanyaan dan usulan mengenai bagaimana pemerintah kabupaten empat lawang dapat mengelola dan meningkatkan pad melalui pengelolaan bphtb dan pbb, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
poin-poin penting yang dibahas:
1. optimalisasi bphtb:
   - pemetaan dan penilaian: strategi untuk melakukan pemetaan dan penilaian yang lebih akurat terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang melibatkan transaksi perusahaan besar.
   - regulasi dan kebijakan: diskusi mengenai regulasi yang mendukung peningkatan penerimaan bphtb dan bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikannya secara efektif.
baca juga:rapat paripurna dprd: pj bupati empat lawang sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati tah
2. pbb perusahaan:
   - pendataan dan evaluasi: langkah-langkah untuk memperbarui dan mengevaluasi data pbb perusahaan agar lebih sesuai dengan kondisi riil lapangan.
   - penagihan dan kepatuhan: cara meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pbb dan metode penagihan yang lebih efisien.
3. integrasi sistem informasi:
   - penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan proses administrasi, penilaian, dan penagihan bphtb dan pbb.
   - implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
4. pelatihan dan kapasitas sdm:
   - pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan bphtb dan pbb melalui pelatihan dan bimbingan teknis dari kementerian dalam negeri.
baca juga:langkah bersinergi untuk kemajuan daerah, pj bupati empat lawang fauzan bertemu dengan pangdam swj
5. sinergi antar lembaga:
   - meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait, seperti badan pertanahan nasional (bpn) dan perusahaan-perusahaan besar, untuk memastikan data yang akurat dan up-to-date.
dalam pertemuan tersebut, pejabat direktorat keuangan daerah, aan andre, memberikan tanggapan positif dan menawarkan dukungan serta bimbingan teknis untuk membantu pemerintah kabupaten empat lawang mengoptimalkan penerimaan dari bphtb dan pbb. 
aan andre menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi.
"peningkatan pad melalui pengelolaan bphtb dan pbb yang baik sangat penting untuk pembangunan daerah. kami di direktorat keuangan daerah siap memberikan dukungan penuh untuk kabupaten empat lawang," ujar aan andre.
baca juga:27 pejabat empat lawang dirotasi, ini kata pj bupati empat lawang
pj bupati fauzan khoiri denin menyampaikan apresiasi atas respon dan dukungan dari direktorat jenderal keuangan daerah. "kami berharap melalui konsultasi ini, kabupaten empat lawang dapat mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan pad dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," tutup fauzan.
konsultasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah di kabupaten empat lawang, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. (rls)