Wamenkominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data BKN Bersama BSSN

REL , - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran terhadap dugaan kebocoran data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penelusuran ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kebenaran dari klaim kebocoran data tersebut.

"Itu lagi ditelusuri, kita juga lagi bekerja sama dengan BSSN, karena ada banyak informasi-informasi yang menyebutkan soal kebocoran data ini," ujar Nezar di Jakarta pada Senin.

Nezar menjelaskan bahwa proses penelusuran ini penting untuk memastikan apakah data yang diklaim bocor memang benar-benar telah dibocorkan atau tidak. Ia menambahkan bahwa sering kali data yang diumumkan di dark web tidak selalu sesuai dengan klaim pelakunya.

BACA JUGA:Penyelidikan Kasus Penemuan M4y4t Perempuan di Cianjur

"Kadang-kadang data yang bocor itu bukan data yang seperti diklaim oleh pelakunya di dark web itu. Makanya kita sedang telusuri," kata Nezar.

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkapkan bahwa kebocoran data pribadi terjadi menjelang Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai korban peretasan.

Informasi ini berawal dari postingan peretas dengan nama anonim TopiAx di Breachforums pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Chairman CISSReC, Dr. Pratama Persadha, mengatakan bahwa peretas mengklaim telah mendapatkan data BKN sebanyak 4.759.218 baris, yang mencakup berbagai informasi seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, serta data penting lainnya seperti nomor SK CPNS dan PNS. Selain itu, data juga mencakup informasi pribadi seperti alamat, nomor identitas, nomor HP, dan email.

BACA JUGA:Pemerintah Tetap Dukung Pembangunan di Luar Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara

BACA JUGA:Kampung Blekok: Surga Burung di Situbondo

Peretas menawarkan seluruh data tersebut seharga 10.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp160 juta) dalam postingannya. CISSReC juga menemukan bahwa peretas membagikan sampel data berisi 128 ASN dari berbagai instansi di Aceh.

Menurut Pratama, CISSReC telah melakukan verifikasi secara acak terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data. Meskipun data tersebut umumnya valid, ada beberapa kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK yang ditemukan.***