Serapan Anggaran Pemkab Lahat Masih Terbilang Rendah

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Senin , 11 Nov 2024 - 21:29

Rakor Pemkab Lahat dorong percepatan serapan anggaran APBD 2024 agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia. Foto : ist --

REL, Lahat - Hingga akhir Oktober 2024, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat baru tercatat sekitar 50 persen atau 49,43% dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP), serta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, mengalami serapan anggaran yang lebih rendah dari target yang diharapkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat, Chandra, mengungkapkan bahwa Pemkab Lahat telah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat realisasi anggaran, salah satunya dengan mendorong Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera melakukan tender dan pelelangan proyek yang belum terealisasi.

Selain itu, Pemkab juga meminta SKPD yang masih memiliki sisa anggaran signifikan untuk segera menyelesaikan administrasi dan merealisasikan dana yang telah dialokasikan.

"ULP harus segera melaksanakan proses tender dan pelelangan proyek yang belum berjalan, agar anggaran dapat terserap maksimal.

Kami juga mengingatkan SKPD untuk segera merealisasikan anggaran yang masih ada," ujar Chandra, Senin (11/11).

Terkait rendahnya serapan anggaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat, M. Ghufron, melalui Kepala Bidang Perbendaharaan, Adi Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempercepat administrasi serta pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai.

BPKAD juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai batas waktu pelaporan dan penyelesaian anggaran APBD 2024.

"Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan serapan anggaran tercapai, dan tidak ada dana yang terbuang sia-sia di akhir tahun," terang Adi Kurniawan.

Menurutnya, kendala utama bukan terkait ketersediaan dana, melainkan dalam hal percepatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD teknis.

serapan anggaran pemkab lahat masih terbilang rendah                            rel, lahat - hingga akhir oktober 2024, serapan anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) lahat baru tercatat sekitar 50 persen atau 49,43% dari total anggaran yang dialokasikan dalam apbd.
beberapa satuan kerja perangkat daerah (skpd), termasuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), dinas perumahan, dinas kawasan pemukiman dan pertanahan (prkpp), serta dinas pendidikan dan dinas kesehatan, mengalami serapan anggaran yang lebih rendah dari target yang diharapkan. 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten lahat, chandra, mengungkapkan bahwa pemkab lahat telah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat realisasi anggaran, salah satunya dengan mendorong unit layanan pengadaan (ulp) untuk segera melakukan tender dan pelelangan proyek yang belum terealisasi. 
selain itu, pemkab juga meminta skpd yang masih memiliki sisa anggaran signifikan untuk segera menyelesaikan administrasi dan merealisasikan dana yang telah dialokasikan.
baca juga: kapolres lahat imbau paslon dan pendukung /// jaga etika dalam debat publik pilkada lahat
baca juga:dinding irigasi longsor sepanjang 20 meter
"ulp harus segera melaksanakan proses tender dan pelelangan proyek yang belum berjalan, agar anggaran dapat terserap maksimal. 
kami juga mengingatkan skpd untuk segera merealisasikan anggaran yang masih ada," ujar chandra, senin (11/11). 
terkait rendahnya serapan anggaran, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten lahat, m. ghufron, melalui kepala bidang perbendaharaan, adi kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan skpd terkait untuk mempercepat administrasi serta pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai. 
bpkad juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai batas waktu pelaporan dan penyelesaian anggaran apbd 2024. 
"langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan serapan anggaran tercapai, dan tidak ada dana yang terbuang sia-sia di akhir tahun," terang adi kurniawan.
baca juga:fauzan pantau langsung keamanan di pos pol pp desa
baca juga:ratusan pengawas pemilu dapat jaminan bpjs 
menurutnya, kendala utama bukan terkait ketersediaan dana, melainkan dalam hal percepatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di beberapa skpd teknis.
meski demikian, pemkab lahat berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut agar anggaran dapat diserap secara optimal. 
ketua dprd kabupaten lahat, fitrizal homizi, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran di beberapa skpd, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
ia menekankan bahwa pemkab lahat perlu meningkatkan pengawasan dan tata kelola anggaran untuk mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang bisa menghambat pembangunan.
"kami berharap agar pj bupati lahat lebih fokus dalam mengawal serapan anggaran di setiap skpd, terutama yang serapannya masih rendah, karena waktu yang tersisa sangat terbatas," ujar fitrizal.
baca juga:polres empat lawang sosialisasi pengawasan pilkada 2024
baca juga:dangkal dalam
masalah rendahnya serapan anggaran juga menjadi bahan pembahasan dalam rapat paripurna dan pandangan fraksi dprd. 
dengan waktu yang semakin terbatas menuju akhir tahun, pemkab lahat perlu memastikan bahwa anggaran yang ada dapat terserap dengan optimal, mengingat jika serapan anggaran tidak tercapai, dana tersebut bisa menjadi silpa dan mempengaruhi alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk sekda, bpkad, hingga dprd, berupaya maksimal untuk mengoptimalkan anggaran demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lahat. 
melalui berbagai langkah percepatan yang diambil, pemkab lahat berharap dapat memenuhi target serapan anggaran sebelum akhir tahun 2024 dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat lahat. (*)