Keputusan Bersama Jadi Kunci

REL, Palembang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin rapat pembahasan terkait kesepakatan bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan dua kepala daerah, yakni Bupati Musi Banyuasin (Muba) serta Bupati Banyuasin. 

Rapat ini membahas penunjukan Lembaga Independen untuk sertifikasi cadangan migas di Wilayah Kerja (WK) Migas Rimau, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Rabu (12/2/2025).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat PT Sumsel Energi Gemilang Nomor 54/SEG/I/2025 yang diterbitkan pada 23 Januari 2025. 

Surat tersebut berisi koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Muba dan Banyuasin terkait proses pemilihan lembaga independen yang akan bertugas melakukan sertifikasi pelamparan reservoir cadangan migas di WK Rimau.

BACA JUGA:52 Tahun Bertransformasi Pertahankan Pendidikan Gratis

Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan bahwa penunjukan lembaga independen harus melalui berbagai pertimbangan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Penunjukan ini harus diputuskan bersama. Yang terpenting adalah memilih lembaga independen yang diakui dan sesuai dengan kriteria serta aturan yang ada," ujar Edward.

Kesepakatan ini sangat penting karena berkaitan dengan penerapan Participating Interest (PI) 10%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 37 Tahun 2016.

Regulasi ini mengatur bahwa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) wajib menawarkan maksimal 10% PI kepada BUMD atau BUMN di daerah tersebut.

BACA JUGA:SKB Pencegahan Korupsi Resmi Diteken

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK Migas Rimau melalui skema PI 10% memberikan banyak keuntungan.

Antara lain, menambah pendapatan daerah melalui profit yang diperoleh BUMD, meningkatkan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri migas daerah.

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan cadangan migas di WK Rimau berjalan sesuai aturan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Meskipun pembahasan telah dilakukan, keputusan final mengenai lembaga independen yang akan ditunjuk masih menunggu kesepakatan dari Gubernur Sumsel, Bupati Muba, dan Bupati Banyuasin.