Anggota DPR: Perekrutan PPPK Jadi Beban Berat bagi Negara

Anggota DPR: Perekrutan PPPK Jadi Beban Berat bagi Negara-ist/net-
REL, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah, yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Taufan menyebut bahwa perekrutan PPPK justru menjadi beban besar bagi keuangan negara.
"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah," ujar Taufan dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kendala utama dalam perekrutan PPPK terletak pada keterbatasan fiskal negara, khususnya kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Taufan menekankan bahwa tidak semua daerah mampu mengakomodasi kebijakan ini dengan baik.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Aturan Pencairan THR dan Gaji ke-13 ASN, Terbit Sebelum Ramadhan
BACA JUGA:Samsung Galaxy A56 Segera Rilis: Cek Spesifikasi, Tanggal Peluncuran, dan Harga!
"Artinya, persoalan PPPK ini memang negara harus hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Tidak semua daerah mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Ada daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai, namun sebagian besar kesulitan," jelasnya.
Dorongan untuk Pemikiran Visioner
Taufan turut mendorong Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar lebih visioner dan rasional dalam menyusun kebijakan terkait PPPK. Ia menilai, pendekatan yang lebih terfokus pada kondisi spesifik setiap daerah dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah ini.
"Nah, mungkin di sini, Bapak Kepala BKN, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional, dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," imbuhnya.
Menurut Taufan, pengambilan kebijakan tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal dapat berdampak buruk bagi keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah PPPK yang direkrut.
Masalah perekrutan PPPK ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlanjutan anggaran di masa depan.
BACA JUGA:Rekomendasi HP Terbaik : 3 HP Rp 3 Jutaan dengan Memori Jumbo di Februari 2025
BACA JUGA:Jhon Duran Bersinar, Apakah Cristiano Ronaldo Masih Dibutuhkan di Al Nassr?