Warganet Ancam Mogok Bayar Pajak Usai UU TNI Disahkan, Negara Terancam Rugi Rp 236,7 Triliun!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 23 Mar 2025 - 09:00

REL,BACAKORAN.CO – Gelombang protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus meluas di kalangan masyarakat.

Sejumlah warganet menyerukan aksi mogok membayar pajak sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengesahan regulasi tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (20/3/2025).

Pengesahan UU TNI dinilai membuka kembali potensi dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru serta memungkinkan keterlibatan militer dalam ranah sipil.

Sejumlah kritik menyebut bahwa DPR mengabaikan suara rakyat dan tidak mengakomodasi aspirasi publik yang menolak regulasi tersebut.

Seruan Mogok Bayar Pajak Meningkat di Media Sosial

Sejak pengesahan UU TNI, sejumlah warganet mengungkapkan kemarahan mereka dengan menyerukan aksi mogok membayar pajak.

"Gua udah bukan lagi di tahap tolak UU TNI, ban influencer pendukung 02, bahkan berhenti bayar pajak. Pangkal masalahnya ada di rezim ini," tulis seorang pengguna media sosial.

Sementara itu, akun lain menambahkan, "Hari ini UU TNI udah sah? Gak ada niatan boikot bayar pajak? Berenti belanja di supermarket, balik lagi ke pasar tradisional."

Seruan ini terus bergema di berbagai platform digital, memicu diskusi luas mengenai dampak dari mogok bayar pajak terhadap stabilitas ekonomi negara.

Dampak Ekonomi: Potensi Kerugian Rp 236,7 Triliun

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menuturkan bahwa aksi mogok bayar pajak bisa menyebabkan kerugian negara hingga Rp 236,7 triliun.

"Jika aksi ini dilakukan secara massal, maka penerimaan pajak negara bisa anjlok drastis. Bahkan, jika pelaku usaha juga ikut serta menolak membayar pajak penghasilan karyawan, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian," ujar Bhima kepada Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

warganet ancam mogok bayar pajak usai uu tni disahkan, negara terancam rugi rp 236,7 triliun!                            rel,bacakoran.co – gelombang protes terhadap revisi undang-undang (uu) tentara nasional indonesia (tni) terus meluas di kalangan masyarakat.
sejumlah warganet menyerukan aksi mogok membayar pajak sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengesahan regulasi tersebut oleh dewan perwakilan rakyat (dpr) pada kamis (20/3/2025).
pengesahan uu tni dinilai membuka kembali potensi dwifungsi abri seperti pada masa orde baru serta memungkinkan keterlibatan militer dalam ranah sipil.
sejumlah kritik menyebut bahwa dpr mengabaikan suara rakyat dan tidak mengakomodasi aspirasi publik yang menolak regulasi tersebut.
baca juga:pemerintah mau bangun 3 dapur umum mbg premium, dekat lapangan golf
seruan mogok bayar pajak meningkat di media sosial
sejak pengesahan uu tni, sejumlah warganet mengungkapkan kemarahan mereka dengan menyerukan aksi mogok membayar pajak.
"gua udah bukan lagi di tahap tolak uu tni, ban influencer pendukung 02, bahkan berhenti bayar pajak. pangkal masalahnya ada di rezim ini," tulis seorang pengguna media sosial.
sementara itu, akun lain menambahkan, "hari ini uu tni udah sah? gak ada niatan boikot bayar pajak? berenti belanja di supermarket, balik lagi ke pasar tradisional."
seruan ini terus bergema di berbagai platform digital, memicu diskusi luas mengenai dampak dari mogok bayar pajak terhadap stabilitas ekonomi negara.
baca juga:terungkap! ada pantai mirip lombok di jepara, cocok buat libur lebaran 2025
dampak ekonomi: potensi kerugian rp 236,7 triliun
direktur eksekutif center of economic and law studies (celios), bhima yudhistira, menuturkan bahwa aksi mogok bayar pajak bisa menyebabkan kerugian negara hingga rp 236,7 triliun.
"jika aksi ini dilakukan secara massal, maka penerimaan pajak negara bisa anjlok drastis. bahkan, jika pelaku usaha juga ikut serta menolak membayar pajak penghasilan karyawan, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian," ujar bhima kepada kompas.com, jumat (21/3/2025).
berdasarkan laporan apbn kita februari 2025, pajak penghasilan orang pribadi (pph op) dan pajak penghasilan karyawan (pph 21) menyumbang sekitar 18,46 persen dari total penerimaan pajak negara.
jika aksi mogok pajak berlangsung lama, pemerintah diperkirakan harus meningkatkan penerbitan utang hingga dua kali lipat guna menutupi defisit anggaran.
"saat ini saja, utang negara pada januari 2025 naik 41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. jika pajak semakin menurun, maka pemerintah akan semakin bergantung pada pinjaman luar negeri," tambah bhima.
baca juga:bkn tetapkan jadwal resmi penetapan nip dan pengangkatan cpns-pppk 2024 di tahun 2025
pernyataan tni: tidak ada dwifungsi abri
merespons polemik yang berkembang di masyarakat, kepala pusat penerangan (kapuspen) tni, mayjen kristomei sianturi, menegaskan bahwa revisi uu tni tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi abri.
"uu tni yang telah disahkan ini merupakan revisi pertama dalam lebih dari dua dekade. dinamika ancaman global yang terus berkembang membutuhkan penyesuaian regulasi agar tni bisa lebih adaptif dan responsif dalam menjaga kedaulatan negara," kata kristomei dalam keterangannya, jumat (21/3/2025).
ia juga membantah narasi yang menyebut bahwa revisi uu tni membuka jalan bagi tni untuk lebih banyak terlibat dalam ranah sipil. menurutnya, aturan baru justru memberikan kepastian hukum terhadap peran prajurit tni yang ditugaskan di lembaga tertentu.
"pasal 47, misalnya, mencantumkan bahwa prajurit tni aktif bisa mengisi posisi di bnpb, bnpt, bnpp, bakamla, dan kejaksaan agung. ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga, bukan bentuk dwifungsi," jelasnya.
kristomei menambahkan bahwa revisi uu tni telah melewati proses pembahasan panjang dan disusun untuk memperkuat posisi tni dalam menghadapi berbagai tantangan strategis ke depan.
"regulasi ini tetap dalam koridor supremasi sipil, demokrasi, dan hukum yang berlaku. kami harap masyarakat bisa mencermati isi uu ini secara objektif," pungkasnya.
baca juga:terbongkar! 9 pengusaha ketahuan sunat takaran beras 5 kg, kemendag bertindak
kesimpulan
pengesahan uu tni menuai gelombang protes dari masyarakat, dengan seruan mogok bayar pajak yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
sementara itu, tni menegaskan bahwa aturan baru ini tidak menghidupkan dwifungsi abri dan justru bertujuan memperkuat pertahanan negara.
situasi ini masih terus berkembang, dengan kemungkinan adanya aksi lanjutan dari kelompok masyarakat yang menolak uu tni.
pemerintah diharapkan dapat merespons aspirasi publik secara bijak guna meredam ketegangan yang terjadi.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 12 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan