Empat Lawang Raih WTP Delapan Kali Berturut-Turut

REL, Empat Lawang – Kabupaten Empat Lawang mencapai tonggak penting dalam tata kelola keuangan dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis, 30 Mei 2024, di Palembang.

Prestasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pencapaian ini merupakan hasil dari proses panjang dan audit ketat oleh auditor BPK RI, membuktikan kepatuhan dan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi yang ada.

BACA JUGA:Didominasi Kaum Millenial

BACA JUGA:MoU Dengan Kejari Harus Dimanfaatkan Dengan Baik

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kabupaten Empat Lawang untuk tahun 2023 diserahkan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat.

Hadir di acara tersebut, Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin; Ketua DPRD, Persi; Sekretaris Daerah, Hj Hepy Safriani; Kepala Inspektorat, Yulius Sugiantara; Kepala BPKAD, Iwan Mike Wijaya; serta Sekretaris DPRD, Dedi, dan pejabat lainnya.

Ketua DPRD Empat Lawang, Persi, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya kepada Pj Bupati dan Sekretaris Daerah atas kerja sama dan kekompakan yang telah ditunjukkan.

"Ini berkontribusi besar terhadap keberhasilan Kabupaten Empat Lawang dalam mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Dukung Kelompok Wanita Tani, Capai Tujuan Bersama

BACA JUGA:5 Rekomendasi Villa Terbaik di Pagaralam untuk Liburan Tak Terlupakan

Pj Bupati Fauzan Khoiri menegaskan bahwa keberhasilan berkelanjutan ini menunjukkan pengelolaan keuangan Kabupaten Empat Lawang dilakukan secara transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada auditor BPK atas penilaian objektif mereka dan dedikasi pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.