”Jalur Khusus” Ormas Keagamaan Peroleh Izin Tambang

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Minggu , 02 Jun 2024 - 18:43

”Jalur Khusus” Ormas Keagamaan Peroleh Izin Tambang. (Poto: ist/ist)--

RAKYATEMPATLAWANG.BACAKORAN.CO -- Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat aturan itu, organisasi masyarakat atau ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran izin tambang. Lantas, bagaimana implementasinya? Benarkah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Dalam PP yang diundangkan pada 30 Mei 2024 itu, disisipkan satu pasal baru, yakni 83A. Pasal itu menyebut wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Adapun WIUPK yang dimaksud merupakan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

Selain itu, kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha yang dimaksud harus mayoritas dan menjadi pengendali serta tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Badan usaha itu juga dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya. Adapun penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak PP berlaku.

Berdasarkan tujuannya, kehadiran pasal tambahan itu disebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam bagian penjelasan disebutkan, implementasi kewenangan pemerintah itu juga ditujukan sebagai pemberdayaan (empowering)kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, dihubungi Minggu (2/6/2024), menilai aturan tersebut kontraproduktif. Tata kelola pertambangan yang seharusnya dibangun secara profesional dicederai dengan hal-hal yang sifatnya politik akomodatif dan balas budi.

Semangat membenahi tata kelola pertambangan dalam negeri, bahkan program hilirisasi, justru mundur dengan terbitnya aturan itu.

”Bagaimana bisa membandingkan badan usaha milik ormas keagamaan dengan perusahaan tambang yang sejak lama memang memiliki kompetensi di bidang itu? Yang dikhawatirkan, ujungnya beralih atau dijual ke perusahaan lain dan menjadi efek bola salju. Ini akan buruk bagi iklim usaha pertambangan di Indonesia,” ujar Ferdy.

Ia juga menyangsikan tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, kesejahteraan masyarakat ialah bahasa umum yang kerap ada di setiap regulasi. Namun, implementasinya kerap kali berjalan tak searah.

Kekayaan sumber daya mineral Indonesia sudah seharusnya dikelola secara baik, profesional, dan benar-benar berorientasi kemasalahatan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Adapun Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat, PP No 25/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

”jalur khusus” ormas keagamaan peroleh izin tambang                             rakyatempatlawang.bacakoran.co -- pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pp no 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara.
lewat aturan itu, organisasi masyarakat atau ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran izin tambang. lantas, bagaimana implementasinya? benarkah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?
dalam pp yang diundangkan pada 30 mei 2024 itu, disisipkan satu pasal baru, yakni 83a. pasal itu menyebut wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. adapun wiupk yang dimaksud merupakan eks perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (pkp2b).
baca juga:polda kalsel sita 500 ton batu bara ilegal di hulu sungai selatan
selain itu, kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha yang dimaksud harus mayoritas dan menjadi pengendali serta tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.
badan usaha itu juga dilarang bekerja sama dengan pemegang pkp2b sebelumnya. adapun penawaran wiupk berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak pp berlaku.
berdasarkan tujuannya, kehadiran pasal tambahan itu disebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adapun dalam bagian penjelasan disebutkan, implementasi kewenangan pemerintah itu juga ditujukan sebagai pemberdayaan (empowering)kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.
peneliti alpha research database, ferdy hasiman, dihubungi minggu (2/6/2024), menilai aturan tersebut kontraproduktif. tata kelola pertambangan yang seharusnya dibangun secara profesional dicederai dengan hal-hal yang sifatnya politik akomodatif dan balas budi.
baca juga:hari kartini, ptba buktikan perempuan hebat di tambang batu bara
semangat membenahi tata kelola pertambangan dalam negeri, bahkan program hilirisasi, justru mundur dengan terbitnya aturan itu.
”bagaimana bisa membandingkan badan usaha milik ormas keagamaan dengan perusahaan tambang yang sejak lama memang memiliki kompetensi di bidang itu? yang dikhawatirkan, ujungnya beralih atau dijual ke perusahaan lain dan menjadi efek bola salju. ini akan buruk bagi iklim usaha pertambangan di indonesia,” ujar ferdy.
ia juga menyangsikan tujuan diterbitkannya pp tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. menurut dia, kesejahteraan masyarakat ialah bahasa umum yang kerap ada di setiap regulasi. namun, implementasinya kerap kali berjalan tak searah.
kekayaan sumber daya mineral indonesia sudah seharusnya dikelola secara baik, profesional, dan benar-benar berorientasi kemasalahatan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
adapun ketua umum perhimpunan ahli pertambangan indonesia (perhapi) rizal kasli berpendapat, pp no 25/2024 bertentangan dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.
baca juga:produksi batu bara sumsel capai rekor tertinggi
sebab, dalam uu disebutkan pengembalian wilayah (relinquishment) pkp2b diprioritaskan untuk dilelang kapada bumn dan bumd. apabila bumn dan bumd tak berminat, baru dilelang ke swasta.
”ormas ini termasuk ke dalam golongan swasta yang harus memenuhi semua persyaratan. tidak bisa langsung diberikan. dalam proses lelang itu ada hak negara berupa pnbp (penerimaan negara buakan pajak) dari kompensasi data dan informasi (kdi). kalau tidak dilelang, ada potensi kerugian negara. pp ini juga bisa menjadi polemik serta ada kemungkinan diajukan judicial review oleh masyarakat,” ujarnya.
definisi ormas keagamaan tidak terdapat dalam bab i pp no 25/2024. sementara dalam bagian penjelasan disebutkan, ormas keagamaan ialah organisasi kemasyarakatan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.
rizal menekankan, ketentuan mengenai itu seharusnya lebih jelas dan rinci. ”kasihan pengurus ormas jika secara hukum tidak jelas. bisa-bisa terseret masalah hukum dan ujung-ujungnya kredibilitas ormas keagamaan tersebut akan jatuh,” lanjutnya.
sebelumnya, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto mengatakan, pemerintah memang memberi privilese (hak istimewa) kepada organisasi kemasyarakatan, salah satunya berupa aset pertambangan. izin tambang akan diberikan kepada ormas khusus (keagamaan).
baca juga:garap 24 lp tambang-batu bara ilegal
”pemerintah memberikan prioritas nanti. (daftar ormas yang mendapatkannnya) belum (ada),” ujar airlangga selepas silaturahmi di pesantren mama bakry, leuwisadeng, kabupaten bogor, jawa barat, sabtu (1/6), sebagaimana disiarkan di kanal youtube kompas.com.
terbitnya pp no 25/2024, termasuk mewadahi ketentuan tentang prioritas ormas keagamaan dalam mendapatkan penawaran wiupk, sebenarnya tidak mendadak.
sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, sejumlah perwakilan pemerintah, seperti kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal, memang menyebut ormas keagamaan nantinya bisa diberikan izin usaha pertambangan.
staf khusus menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara irwandy arif pernah menuturkan, secara prinsip, kementerian esdm hanya menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ia juga tak tahu jika memang sudah ada pembahasan lintas kementerian terkait rencana pemberian hak istimewa kepada ormas keagamaan itu.
ia pun menyebut pihak yang mendapat privilese lebih dekat pada kelompok swasta. ”pokoknya sesuai aturan saja. misal ada lelang, penciutan pkp2b, kan prioritas bumn dan bumd, baru ke swasta. itu bisa masuk di kelompok swasta,” kata irwandi di jakarta, jumat (17/5).
merespons terbitnya aturan itu, ketua umum persekutuan gereja-gereja di indonesia (pgi) pdt gomar gultom mengapresiasi langkah presiden joko widodo.
baca juga:dprd sumsel tantang klhk relokasi pelabuhan batu bara rmk energy
itu menunjukkan komitmen presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut mengelola kekayaan negeri ini. juga bentuk penghargaan presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal berkontribusi membangun indonesia.
namun, diakunya, hal itu tidak mudah diimplementasikan. ”mengingat ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ini. apalagi, dunia tambang sangatlah kompleks serta memiliki implikasi yang sangat luas.
namun, mengingat setiap ormas keagamaan memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi sdm, (maka) bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” katanya dalam siaran pers, sabtu (1/6).
ia menambahkan, jika memang bisa diimplementasikan, ormas keagamaan jangan sampai mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat. juga, menjaga agar ormas keagamaan itu juga tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.
”dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya,” lanjutnya.
pdt gomar pun menyebut keterlibatan ormas keagamaan dalam bidang pertambangan, jika dikelola dengan baik, hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik. bagaimana agar di masa mendatang tercipta pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.
kompas telah meminta tanggapan terkait hal yang sama kepada ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) ahmad fahrur rozi dan sekretaris jenderal pbnu saifullah yusuf. namun, hingga minggu (2/6) pukul 12.00, keduanya belum merespons. begitu juga kepada sekretaris umum (sekum) pimpinan pusat (pp) muhammadiyah abdul mu’ti, tetapi belum direspons. (*)