Perangkat desa pertanyakan priahal Tungggaan BPJS padahal pergajian di potong.

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 07 Jun 2024 - 11:34

Hendri, Saat mendatangi kantor media REL,EMPATLWANG Mengungkapkan tentang tunggaan BPJS ketenagakerjaan kerjaan ia merupakan perangkat desa dan menjabat sebagai Kaur Keuangan, merasakan dampak langsung dari masalah ini.-Documen.Rel-

REL,EMPATLAWANG.BACAKORAN.CO.ID -Tebing Tinggi, Perangkat desa Baturaja Lama mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai tunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, meskipun potongan tersebut sudah dilakukan setiap bulannya dari slip gaji mereka.

Hendri, Saat mendatangi kantor media REL,EMPATLWANG Mengungkapkan tentang tunggaan BPJS kesehatan ia merupakan perangkat desa dan menjabat sebagai Kaur Keuangan, merasakan dampak langsung dari masalah ini. Kesulitan berobat menggunakan BPJS menjadi masalah utama yang dihadapinya, terutama karena pihak BPJS menyatakan bahwa BPJS tersebut sudah menunggak selama dua tahun.

Hendri sangat mengeluhkan kondisi ini karena kesehatannya membutuhkan pemeriksaan rutin di rumah sakit, namun ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk berobat tanpa BPJS.

Menurut penjelasannya, anggaran untuk BPJS telah dipotong melalui dana desa saat ia menerima gaji.

Potongan tersebut dilakukan oleh pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), namun ketika diklaim ke BPJS, pembayaran belum dilakukan selama bertahun-tahun.

Hendri menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, ia masih bisa menggunakan BPJS meskipun ada tunggakan, karena jumlah tunggakan tersebut belum terlalu besar.

Namun, saat Hendri hendak berobat hari ini, BPJS-nya tidak bisa digunakan lagi dengan alasan tunggakan yang sudah mencapai dua tahun.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena menyangkut nyawa seseorang yang memerlukan perawatan medis rutin.

Permasalahan ini menuntut perhatian segera dari pihak terkait agar hak-hak perangkat desa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui BPJS dapat terpenuhi tanpa kendala.

Diharapkan adanya solusi konkret untuk mengatasi tunggakan pembayaran BPJS, sehingga perangkat desa seperti Hendri bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.(*)

perangkat desa pertanyakan priahal tungggaan bpjs padahal pergajian di potong.                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id -tebing tinggi, perangkat desa baturaja lama mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai tunggakan pembayaran bpjs ketenagakerjaan, meskipun potongan tersebut sudah dilakukan setiap bulannya dari slip gaji mereka.
hendri, saat mendatangi kantor media rel,empatlwang mengungkapkan tentang tunggaan bpjs  kesehatan ia merupakan perangkat desa dan menjabat sebagai kaur keuangan, merasakan dampak langsung dari masalah ini. kesulitan berobat menggunakan bpjs menjadi masalah utama yang dihadapinya, terutama karena pihak bpjs menyatakan bahwa bpjs tersebut sudah menunggak selama dua tahun.
baca juga:azriel hermansyah ungkap kebaikan luar biasa ibunda ashanty: pengorbanan tak terhingga
hendri sangat mengeluhkan kondisi ini karena kesehatannya membutuhkan pemeriksaan rutin di rumah sakit, namun ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk berobat tanpa bpjs.
menurut penjelasannya, anggaran untuk bpjs telah dipotong melalui dana desa saat ia menerima gaji.
potongan tersebut dilakukan oleh pihak badan keuangan dan aset daerah (bkad), namun ketika diklaim ke bpjs, pembayaran belum dilakukan selama bertahun-tahun.
baca juga:ruben onsu dan sarwendah merayakan ulang tahun putri mereka bersama, seolah menepis isu cerai
hendri menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, ia masih bisa menggunakan bpjs meskipun ada tunggakan, karena jumlah tunggakan tersebut belum terlalu besar.
namun, saat hendri hendak berobat hari ini, bpjs-nya tidak bisa digunakan lagi dengan alasan tunggakan yang sudah mencapai dua tahun.
kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena menyangkut nyawa seseorang yang memerlukan perawatan medis rutin.
baca juga:oknum guru fisika diduga melakukan pelecehan seksual terhadap murid nya begini cerita nya?
permasalahan ini menuntut perhatian segera dari pihak terkait agar hak-hak perangkat desa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui bpjs dapat terpenuhi tanpa kendala.
diharapkan adanya solusi konkret untuk mengatasi tunggakan pembayaran bpjs, sehingga perangkat desa seperti hendri bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.(*)