Resmi Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Minggu , 09 Jun 2024 - 13:51

Resmi Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan. (Poto: ist/dok polisi)--

RAKYATEMPATLAWANG – Masyarakat yang hendak membuat atau perpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) akan diminta bukti kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif.

Aturan ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia. Peraturan ini diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal.

Syarat itu tertuang di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Aturan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan aturan ini untuk meningkatkan konsep prinsip dari JKN yakni gotong royong.

“Ini yang harus digaris bawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). Sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini kan gotong royong,” sambungnya.

Aturan ini dibuat untuk meningkatkan jumlah pengguna JKN. Sejauh ini ada sekitar 63 juta masyarakat yang saat ini tercatat JKN-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta. Senada dengan Kemenko PMK, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun sangat mendukung ketentuan tersebut.

“Implementasi dari Perpol Nomor 2 ini akan diuji cobakan di tujuh daerah. Semoga ini semua bisa berjalan lancar dan efektif. Sehingga bisa segera diimplementasikan di seluruh Indonesia,” tutup David. (*)

resmi berlaku mulai 1 juli 2024, bikin sim wajib punya bpjs kesehatan                            rakyatempatlawang – masyarakat yang hendak membuat atau perpanjang masa berlaku surat izin mengemudi (sim) akan diminta bukti kepemilikan bpjs kesehatan atau kepesertaan jkn yang aktif. 
aturan ini akan diuji coba pada 1 juli hingga 30 september 2024 di tujuh wilayah indonesia. peraturan ini diuji coba di aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur (ntt). 
baca juga:uji coba, buat sim harus pakai bpjs aktif
“akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 juli 2024 sampai 30 september 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah, yaitu polda aceh, polda sumatera barat, polda sumatera selatan, polda metro jaya, polda kalimantan timur, polda bali, dan polda nusa tenggara timur,” ujar akbp faisal. 
syarat itu tertuang di peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
aturan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan nasional.
sementara itu, deputi bidang koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial kemenko pmk nunung nuryartono mengatakan aturan ini untuk meningkatkan konsep prinsip dari jkn yakni gotong royong. 
baca juga:warga lahat tertangkap simpan ganja 
“ini yang harus digaris bawahi. justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. karena prinsip dari jkn ini kan gotong royong,” sambungnya. 
aturan ini dibuat untuk meningkatkan jumlah pengguna jkn. sejauh ini ada sekitar 63 juta masyarakat yang saat ini tercatat jkn-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta. senada dengan kemenko pmk, direktur kepesertaan bpjs kesehatan david bangun sangat mendukung ketentuan tersebut. 
baca juga:mengungkap misteri perilaku unik simpanse: kecerdasan, komunikasi, dan kehidupan sosial primata
“implementasi dari perpol nomor 2 ini akan diuji cobakan di tujuh daerah. semoga ini semua bisa berjalan lancar dan efektif. sehingga bisa segera diimplementasikan di seluruh indonesia,” tutup david. (*)

Tag

Share