Ratusan Ribu Warga Muba Bergantung Nasib pada Illegal Drilling

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Kamis , 25 Jul 2024 - 20:56

GANTUNG: Sebanyak 200 ribuan masyarakat di Musi Banyuasin (Muba) dan sekitarnya menggantungkan nasib pada illegal drilling dan refinery. Foto: dok/ist--

REL, Musi Banyuasin - Sebanyak 200 ribuan masyarakat di Musi Banyuasin (Muba) dan sekitarnya menggantungkan nasib pada illegal drilling dan refinery.

Jumlah itu hampir sepertiga populasi penduduk Muba yang mencapai sekitar 700 ribu. Data ini diungkapkan Kapolda Sumsel, A Rachmad Wibowo di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (24/7/2024).

"Tadi disampaikan Gubernur bahwa ada 200 ribu lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor illegal drilling dan illegal refinery. Angka ini sepertiga dari jumlah penduduk Muba," ujar Rachmad.

Ia menekankan bahwa masyarakat yang terlibat dalam illegal drilling dan refinery diminta untuk beralih profesi dan tidak lagi menggeluti bisnis perminyakan secara ilegal.

"Mulai dari sekarang kami minta bagi individu yang melakukan kegiatan ilegal tersebut untuk berhenti, cari profesi lain," tegasnya.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Polri, TNI, dan stakeholder lainnya tengah membentuk Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery Sumsel.

Pembentukan satgas ini diakui akan mengganggu perekonomian karena masyarakat sudah terbiasa mendapatkan keuntungan dari penambangan minyak secara ilegal.

Satgas ini akan bekerja sesuai dengan empat sub yaitu Sub Satgas Preemtif, Preventif, Penegakan Hukum, dan Rehabilitasi.

Menurut Rachmad, Satgas ini merupakan upaya komprehensif dari seluruh unsur pemerintahan. "Kalau mengejar penangkapan dan penegakan hukum, saya bisa tanggung jawab itu bahwa prestasi Polri meningkat terhadap pengungkapan dalam kasus ini.

Tapi, Satgas akan mengedepankan langkah preemtif dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan lainnya," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Apriyadi Mahmud, menambahkan bahwa Pemkab Muba sudah sering menyampaikan dan mengimbau terkait bahaya illegal drilling dan refinery, baik terhadap lingkungan maupun terhadap keselamatan jiwa.

"Sudah sering masyarakat diimbau terkait bahayanya, termasuk juga bagi jiwa masyarakat itu sendiri. Satgas yang dibentuk ini secara komprehensif ini Insya Allah bisa memberikan solusi bagi masyarakat Muba," ujarnya.

ratusan ribu warga muba bergantung nasib pada illegal drilling                            rel, musi banyuasin - sebanyak 200 ribuan masyarakat di musi banyuasin (muba) dan sekitarnya menggantungkan nasib pada illegal drilling dan refinery. 
jumlah itu hampir sepertiga populasi penduduk muba yang mencapai sekitar 700 ribu. data ini diungkapkan kapolda sumsel, a rachmad wibowo di kantor gubernur sumsel, rabu (24/7/2024).
"tadi disampaikan gubernur bahwa ada 200 ribu lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor illegal drilling dan illegal refinery. angka ini sepertiga dari jumlah penduduk muba," ujar rachmad.
ia menekankan bahwa masyarakat yang terlibat dalam illegal drilling dan refinery diminta untuk beralih profesi dan tidak lagi menggeluti bisnis perminyakan secara ilegal. 
baca juga:pertimbangkan kembali ke timnas inggris
baca juga:pertandingan israel vs mali dijaga ketat
"mulai dari sekarang kami minta bagi individu yang melakukan kegiatan ilegal tersebut untuk berhenti, cari profesi lain," tegasnya.
menanggapi kondisi ini, pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) bersama polri, tni, dan stakeholder lainnya tengah membentuk satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery sumsel.
pembentukan satgas ini diakui akan mengganggu perekonomian karena masyarakat sudah terbiasa mendapatkan keuntungan dari penambangan minyak secara ilegal.
satgas ini akan bekerja sesuai dengan empat sub yaitu sub satgas preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi. 
menurut rachmad, satgas ini merupakan upaya komprehensif dari seluruh unsur pemerintahan. "kalau mengejar penangkapan dan penegakan hukum, saya bisa tanggung jawab itu bahwa prestasi polri meningkat terhadap pengungkapan dalam kasus ini. 
tapi, satgas akan mengedepankan langkah preemtif dengan melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, koperasi, dan lainnya," jelasnya.
sekretaris daerah (sekda) muba, apriyadi mahmud, menambahkan bahwa pemkab muba sudah sering menyampaikan dan mengimbau terkait bahaya illegal drilling dan refinery, baik terhadap lingkungan maupun terhadap keselamatan jiwa. 
"sudah sering masyarakat diimbau terkait bahayanya, termasuk juga bagi jiwa masyarakat itu sendiri. satgas yang dibentuk ini secara komprehensif ini insya allah bisa memberikan solusi bagi masyarakat muba," ujarnya.
apriyadi menjelaskan bahwa empat sub satgas tersebut sudah mencakup keseluruhan tindakan, mulai dari rehabilitasi hingga penanganan masyarakat yang terdampak karena penutupan sumur dan lainnya. 
"kita harapkan bisa dilaksanakan secepatnya, meskipun ini tidak akan mudah. empat sub satgas ini sudah mencakup semuanya dan kita harap dilaksanakan secara simultan dari hulu sampai hilir, baik terhadap mereka yang menambang, mengangkut, menerima, dan mereka yang menggunakan hasil illegal drilling dan refinery. di satgas ini juga memberi solusi akan dikemanakan masyarakat, jangan sampai mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya," ungkapnya.
ia juga mengungkapkan bahwa mereka yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut bukan hanya berasal dari muba saja, tetapi juga dari wilayah lain yang ikut menikmati sumber daya alam. 
"hasil kajian kita 200 ribuan warga yang terimbas itu, terdampak secara langsung dan tidak langsung. tapi, banyak juga dari luar muba yang ikut menikmati," pungkasnya. (*)