REL, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berencana memperluas lahan sawah rawa untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh harga beras.
Inisiatif ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, setelah pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Elen Setiadi menyatakan bahwa pengembangan lahan sawah rawa akan difokuskan di daerah-daerah yang tidak menjadi penghasil utama beras. "Hal ini bisa dilakukan di Kabupaten/Kota terutama yang bukan penghasil beras, ini bisa mengendalikan inflasi," jelas Elen.
Potensi pengembangan sawah rawa di Sumsel mencapai 300 ribu hektare, dan tahap pertama direncanakan untuk mengembangkan 50 ribu hektare.
BACA JUGA:Minta Dukungan Pembangunan Masjid Sriwijaya
BACA JUGA:Pj Sekda Sumsel Terima Duplikat Bendera Pusaka
"Pengembangan sawah rawa sudah ada tapi tidak sebesar itu, kita ingin lebih besar lagi dan lebih terorganisir dilakukan oleh korporasi, bukan petani per petani," ungkap Elen.
Dengan pendekatan korporasi, Elen berharap pengelolaan sawah rawa bisa lebih terintegrasi dari perencanaan hingga pasca panen.
"Bisa dilakukan di wilayah pesisir seperti Kabupaten OKI, Banyuasin, juga Ogan Ilir. Jika ini bisa dikembangkan, Sumsel bisa mengalahkan Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia," ujarnya.
Sumsel memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, khususnya karena lahan sawah rawa masih bisa ditanami padi saat musim kemarau. Keunggulan ini membantu menekan harga beras dan inflasi, meskipun harga beras biasanya naik saat musim kemarau.
BACA JUGA:Lebih Baik Daycare atau Pakai Pengasuh? Ini Perbandingan Keduanya
BACA JUGA:Desa Pajar Bakti Gelar Turnamen Volly Piala Kades
Selain perluasan lahan sawah rawa, Pemprov Sumsel juga telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk penyaluran beras kepada ASN. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi.
Pada Juli 2024, inflasi di Sumsel tercatat sebesar 1,87 persen year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,09 persen dan terendah di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,04 persen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Muhammad Latif, menambahkan bahwa tingginya inflasi dapat memicu kenaikan tingkat kemiskinan. "Di Sumsel, inflasi Juli turun drastis dari bulan lalu 2,48 persen menjadi 2,09 persen, ini terbaik kedua se-Sumatera, kedua setelah Babel atau no 12 se-Indonesia," katanya.