Mereka meminta agar Pj Bupati segera melantik para pejabat pelaksana harian (PLH) menjadi pejabat pelaksana tugas (PLT) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan.
“Kami mendesak Pj Bupati untuk segera melantik beberapa SKPD yang saat ini berstatus PLH menjadi PLT demi tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Lahat,” pungkas Meriyansah.
Aksi unjuk rasa Lapsi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap transparansi dan ketegasan pemerintah dalam menangani dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kabupaten Lahat.
BACA JUGA:WIKA Komitmen Upayakan Pembayaran Bunga Tepat Waktu
BACA JUGA:Sumsel Masuk 10 Besar Angka Perceraian Terbanyak
Tuntutan audit dan langkah tegas dari Pj Bupati Lahat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***