REL, Jakarta (Kemenag) – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil langkah tegas untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.
Dalam rapat bersama jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1/2025), Menag meminta pendampingan khusus dari KPK sejak tahap awal.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.
"Pendampingan Penting untuk Cegah Masalah" Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa ini adalah kali kedua pihaknya bertemu dengan KPK sejak ia dilantik. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan efisien dan minim penyimpangan.
“Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kami sampaikan semuanya. Apa yang berpotensi masalah, kami ingin KPK bersama-sama mendampingi dari awal,” jelas Nasaruddin.
BACA JUGA:Dinas Ketapang Empat Lawang Siapkan BAPANG ELMA, Apa Itu?
BACA JUGA:2025, Ibadah Haji Terakhir yang Ditangani Kemenag: Fokus pada Pelayanan Prima
Ia juga menyebut beberapa isu penting yang menjadi fokus pengawasan, seperti transparansi nomor urut jamaah haji, prosedur pergantian peserta akibat meninggal, serta pengadaan layanan di Arab Saudi, termasuk bus shalawat dan catering.
KPK Komitmen Dukung Transparansi Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyambut baik langkah Kemenag untuk melibatkan KPK dalam pengawasan penyelenggaraan haji. Ia menegaskan bahwa KPK siap memantau seluruh proses pelaksanaan ibadah haji agar berjalan transparan dan akuntabel.
“KPK mendukung langkah yang dilakukan oleh Menteri Agama dan jajarannya. Kami akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025,” ujar Agus.
Transparansi Jadi Kunci Penyelenggaraan Haji 2025 Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji 2025. Harapannya, langkah ini dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan pelayanan optimal bagi jamaah haji.
BACA JUGA:Buka Pintu Masa Depan! Kemenag Resmi Buka Pendaftaran MA Unggulan Tahun 2025
BACA JUGA:Kemenag Empat Lawang Masih Tunggu Kepastian
Dengan dukungan KPK sejak awal, Kemenag optimistis bahwa pelaksanaan haji tahun ini akan menjadi lebih transparan dan efisien, menjawab kebutuhan jamaah dengan lebih baik.