REL, Empat Lawang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sedang aktif dalam tahap pertama kunjungan kerja atau reses Tahun 2024, Selasa, 30 Januari 2024.
Salah satu anggota yang turut berpartisipasi adalah H David Hadrianto Aljufri, mewakili fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil VII wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagaralam.
Pada tanggal 30 Januari 2024, H David Hadrianto Aljufri melakukan kunjungan ke Desa Tanjung Kupang baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa fokus reses ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur Dan menyampaikan apa hasil pembangunan Sumatera Selatan Baik program Sosial kesehatan, pembangunan untuk periode 2023 Tahun 2024 ini dewan mengharapkan memberikan pembelajaran memberitakan kepada masyarakat tentang pemilu bulan februari mendatang ini.
BACA JUGA:Bahas Persiapan Evaluasi Kinerja
BACA JUGA:Ular Piton 3 Meter Diamankan Warga Palembang
reses tahap ke 1 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan alhamdulillah hari ini sudah ada 4 desa yang kita sudah jalani.
Menurut H David Hadrianto Aljufri, permintaan terkait infrastruktur mendominasi aspirasi masyarakat selama reses.
Terutama, permintaan terkait kondisi jalan, Salahsatu desa yaitu di Desa Tanjung Kupang baru maupun jalan yang menghubungkan dusun 1 talang karet dan dusun 3 sungai jernih yang belum tersentuh pembangunan aspal.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel, H David Hadrianto Aljufri berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat Provinsi.
Diharapkan, aspirasi ini dapat diakomodasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, mungkin melalui bantuan dari Gubernur, untuk memperbaiki kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Reses ini menjadi momentum bagi anggota DPRD Sumsel untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi mereka, serta bertindak sebagai perwakilan yang memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat legislatif. (*)