REL, Jakarta – Pemerintah resmi membuka pendaftaran rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat mulai 1 April 2025.
Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) ini akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa guru yang direkrut harus memiliki kompetensi akademik yang baik sekaligus empati sosial tinggi. “Kami ingin memastikan para guru tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga mampu memahami kondisi siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru di Kantor Kemensos, 19 Maret 2025.
Syarat dan Mekanisme Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat
Rekrutmen ini hanya diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan prioritas kepada mereka yang masih berstatus prajabatan atau belum memiliki penempatan di sekolah mana pun. Meski sudah lulus PPG, para calon guru tetap harus melewati tes seleksi tambahan untuk menilai empati sosial mereka.
BACA JUGA:Jusuf Hamka Rencanakan Gratiskan Tol Cisumdawu untuk Arus Balik Lebaran 2025
Tim Formatur bersama Satgas Sekolah Rakyat telah memetakan 60 ribu guru PPG prajabatan berdasarkan lokasi domisili masing-masing. Langkah ini dilakukan agar guru yang lolos seleksi dapat ditempatkan di Sekolah Rakyat terdekat, meminimalkan kebutuhan tempat tinggal sementara (kos) dan perjalanan jauh.
Dua Skema Rekrutmen: ASN dan Guru PPG Bersertifikat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa pemerintah membuka dua skema rekrutmen, yakni:
Guru dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Guru yang telah memiliki sertifikat PPG, baik yang sudah mengajar maupun yang masih berstatus prajabatan.
“Dua opsi ini masih dalam tahap pematangan. Kami ingin memastikan semua aspek, termasuk kesejahteraan guru, berjalan optimal,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, 24 Maret 2025.
Sekolah Rakyat: 53 Unit Siap Beroperasi
Saat ini, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang telah siap diresmikan dan digunakan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Selain itu, ada 82 lokasi lainnya yang masih dalam tahap asesmen awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sekolah-sekolah ini mayoritas menggunakan aset milik Kemensos, baik dalam bentuk bangunan yang direnovasi maupun lahan kosong yang akan dibangun sekolah baru.