// Atasi Kemacetan di Muara Enim
REL, Muara Enim — Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menorehkan langkah strategis dengan memimpin penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) percepatan pembangunan infrastruktur vital di Sumsel.
Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, PT KAI, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, dan sejumlah perusahaan tambang.
Salah satu fokus utama dalam MoU ini adalah pembangunan lima flyover atau jalan layang di titik-titik perlintasan kereta api yang kerap menjadi biang kemacetan di Kabupaten Muara Enim.
Kelima flyover tersebut akan dibangun di Flyover Sudirman (JPL 123), Sp. Belimbing (JPL 99), Ujan Mas (JPL 11), Gunung Megang 1 (JPL 104), dan Gunung Megang 2 (JPL 106).
BACA JUGA:Delapan CJH Tambahan Bertolak ke Tanah Suci
“Dalam 100 hari kerja ini, kami capai kesepakatan penting bersama dua bupati. Jika lima flyover ini selesai, maka masalah kemacetan bisa kita tuntaskan,” ujar Gubernur Herman Deru dalam sambutannya.
Selain pembangunan flyover, MoU juga mencakup percepatan pembangunan jalan khusus batubara untuk memisahkan lalu lintas angkutan tambang dari jalan umum, yang selama ini menjadi keluhan warga.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kontribusi perusahaan tambang terhadap pembangunan daerah, termasuk dengan mengalihkan pembayaran pajak kendaraan ke Sumatera Selatan.
“Kalau aktivitasnya di Sumsel, kenapa plat kendaraannya dari luar? Kita harap perusahaan tambang lebih peduli, minimal bantu siram jalan perlintasan umum. Ini bagian dari pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Herman Deru.
BACA JUGA:Empat Kecamatan Sudah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Bupati Muara Enim H. Edison menyambut baik penandatanganan MoU ini.
Menurutnya, meningkatnya frekuensi perjalanan kereta batubara telah menimbulkan keluhan masyarakat terkait kemacetan yang cukup parah.
“Alhamdulillah, keluhan warga bisa segera diatasi. Kami berharap semua pihak komitmen agar pembangunan berjalan lancar,” kata Bupati Edison.
Penandatanganan MoU ini menjadi momentum penting kolaborasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan kemacetan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Sumatera Selatan. (*)