Rel, Bacakoran.co – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabar bersejarah bagi dunia pendidikan Indonesia.
Dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025),
Prabowo memastikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 757,8 triliun atau 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan pada tahun 2026. Angka ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” tegas Prabowo.
Fokus pada Kualitas Guru, Pendidikan Vokasi, dan Beasiswa
Prabowo menjelaskan, anggaran jumbo ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, hingga penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan fasilitas sekolah dan perguruan tinggi.
BACA JUGA:Najwa, Satu-satunya Paskibraka Sumsel Asal Empat Lawang: Deru Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka 2025
BACA JUGA:Joncik Kukuhkan Paskibraka Empat Lawang: Tugas Mulia untuk Harumkan Daerah dan Tanamkan Nasionalisme
Rinciannya, program Indonesia Pintar akan menyasar 21,1 juta siswa, sementara KIP Kuliah diberikan untuk 1,2 juta mahasiswa. Fasilitas sekolah dan kampus mendapatkan alokasi Rp 150,1 triliun, sedangkan gaji, tunjangan profesi, dan kesejahteraan guru serta dosen dianggarkan Rp 178,7 triliun.
“Pemerintah menyiapkan tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah secara memadai,” kata Prabowo. Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda yang akan menjadi terobosan pendidikan.
Naik Rp 33,5 Triliun dari 2025
Kementerian Keuangan mencatat, anggaran pendidikan 2026 naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun. Tahun lalu, anggaran ini terbagi atas tiga komponen utama:
Belanja Pemerintah Pusat Rp 297,2 triliun untuk PIP, KIP Kuliah, dan tunjangan profesi guru non-PNS.
Transfer ke Daerah Rp 347,1 triliun, mencakup BOS, TPG PNSD dan PPPK, serta DAK fisik untuk revitalisasi ribuan sarana pendidikan.
Pembiayaan Rp 80 triliun untuk beasiswa LPDP dan pendanaan riset pendidikan.