REL, JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut adanya prediksi fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Karena itu, seluruh provinsi paling rawan karhutla diminta segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut.
"Menyikapi karhutla dan El Nino tahun ini yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun. Maka kita harus mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan karhutla,” kata Menko dalam Rakorsus Antisipasi Karhutla di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
BACA JUGA:Ungkap Keberhasilan Penanggulangan Karhutla di Konferensi COP ke-28
Rakor dihadiri sejumlah menteri kepala lembaga negara terkait dan kepala daerah yang rawan karhutla seperti Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni-Juli namun masih normal. Sedangkan pada bulan Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada bulan April masih terjadi. Menko Polhukam mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal.
BACA JUGA:Menteri LHK Tinjau Langsung Penanganan Karhutlah di OKI
"Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutlah di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa, Bali dan NTB musim kering akan lebih dulu terjadi,” ucap Hadi.
"Bagi para kepala daerah segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat. Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi masukan agar dalam penanganan karhutla selain pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana.
“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ucap Mendagri. (*)