REL, Palembang - Seluruh pemerintah daerah (pemda) di Sumsel mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk dana pengamanan.
Pemprov bersama 17 pemkab/pemkot se-Sumsel melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Sumsel 2024, di Griya Agung, kemarin (7/5).
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Hadiri Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal
Untuk Pilgub Sumsel, penandatanganan NPHD dilakukan Pj Gubernur Sumsel bersama Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel. Sedangkan bupati/Pj bupati atau wako/Pj wako dengan dandim dan Kapolrestabes/kapolres masing-masing.
Adapun besaran anggaran pilkada yang dialokasikan Pemprov Sumsel untuk KPU Sumsel Rp234,5 miliar dan Bawaslu Rp72,95 miliar. Sedangkan untuk Kodam II Sriwijaya Rp 20 miliar dan Polda Sumsel Rp51,3 miliar. “Alokasi dana pengamanan untuk TNI se-Sumsel Rp54,439 miliar dan Polri se-Sumsel Rp135,714 miliar,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni MSi.
Ia mengatakan, penandatanganan NPHD ini menjadi komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk menyukseskan pilkada. "Komitmen ini penting karena menyukseskan pilkada jadi tugas bersama sebagaimana suksesnya penyelenggaraan pilpres dan pileg," katanya
Fatoni mengatakan, anggaran pelaksanaan pilkada berasal dari APBD. Oleh karena itu, Pemprov dan pemkab/pemkot mengalokasikan dana hibah kepada pihak terkait, baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. "Hari ini (kemarin red) kita menandatangani hibah ke TNI dan Polri. Sedangkan untuk KPU dan Bawaslu sudah dilakukan tahun lalu secara serentak," beber Fatoni.
Menurut Fatoni, penandatanganan serentak ini yang pertama dan Sumsel memjadi pelopor secara nasional. "Alhamdulilah TNI, Polri, provinsi dan kabupaten/kota punya komitmen bersama untuk menyukseskan pilkada,” imbuh dia.
Meski pelaksanaan pilkada serentak baru digelar tahun ini, namun Sumsel sudah terbiasa melaksanakan pilkada dan pileg sebagai sarana demokrasi di setiap level pemerintahan. Saat ini sudah masuk tahapan pilkada 27 November.
Kondusivitas wilayah tentu jadi atensi. "Menjaga citra Sumsel pun tak kalah penting, Sumsel ini rumah kita, karena itu harus dimasifkan agar citra dan nama baik Sumsel terjaga," tegas Fatoni. Dia mengajak masyarakat dan semua pihak untuk menjaga status zero conflict.
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Buka Musrenbang RPJPD 2025-2045
Lanjutnya, demografi Sumsel penuh tantangan. Sehingga penyelenggara, pengawas dan pengamanan harus bisa memitigasi permasalahan yang ada. "Perlu ada rapat koordinasi untuk memitigasi, memetakan permasalahan yang ada di lapangan sehingga ada langkah strategis yang bisa dilakukan," tukasnya. (*)