REL, Palembang - Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Implementasi dan Isu Strategis BLUD pada RSUD se-Sumsel" telah dilaksanakan di Hotel The Zuri, membahas penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, SA Supriyono, menyampaikan bahwa RSUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan dapat menerapkan sistem BLUD.
Meskipun RSUD dapat menjadi mandiri dengan status BLUD, Supriyono menekankan bahwa sifat RSUD tetap pelayanan masyarakat dan bukan profit oriented.
Dalam konteks ini, BLUD memberikan cara atau layanan tersendiri dalam pelayanan kesehatan, namun tidak dengan orientasi profit.
Penerapan BLUD memungkinkan RSUD untuk menjadi mandiri secara keuangan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.
BACA JUGA:Jari Jempol Marbot Masjid Nyaris Putus
Supriyono juga menekankan bahwa RSUD dapat menerima investasi dari pemerintah untuk meningkatkan layanan, sehingga dapat bersaing dengan layanan kesehatan yang berbasis profit.
Dengan status BLUD, RSUD dapat mengelola pendapatan dari jasa dan pelayanan yang diberikan secara mandiri.
Pihaknya berharap bahwa FGD ini dapat menyelaraskan peran RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan RSUD sebagai BLUD.
Evaluasi dan pembenahan terkait retribusi dan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Sekretaris Daerah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar RSUD dan peningkatan kelas RSUD (kelas A, B, C, dan D). Evaluasi rutin harus dilakukan untuk menentukan peningkatan pelayanan dan mengevaluasi alasan rujukan antar RSUD.
BACA JUGA:Persiapan Pemilu 2024 di Pagaralam 75%
Supriyono meminta RSUD untuk melakukan inovasi dan menjalin kerja sama dengan RS lain, seperti mendatangkan dokter ahli dari RS yang lebih besar untuk memberikan pelayanan di RSUD.
Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembelajaran bagi dokter-dokter di RSUD.
Ardi, perwakilan dari RSUD Siti Fatimah AZ Zahra, menyampaikan bahwa dalam FGD, beberapa isu strategis dibahas terutama terkait aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Harapannya agar FGD ini dapat menyamakan pemahaman dan persepsi terkait efektivitas serta fleksibilitas pola keuangan pada RSUD yang menerapkan BLUD. (*)